PASURUAN, BacainD.com – Sejumlah program strategis dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mendapatkan kritikan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pasalnya, program Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek Jalan Lingkar Utara (JLU), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai kepentingan elite semata.
M Fathur Rahim Ketua Umum HMI Cabang Pasuruan menyampaikan bahwa, Pemerintah Kota Pasuruan setiap melakukan kebijakan yang diambil, harus memiliki landasan akademik yang kuat dan secara terbuka kepada publik.
Semestinya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian, tetapi memperhatikan aspek kebermanfaatan dan partisipasi masyarakat.
“Untuk Pemkot Pasuruan kedepannya, saya berharap dapat membuat kebijakan yang berbasis akademik, dengan standar akademik yang lebih maksimal, lebih transparan, dan akuntabel, serta benar-benar penting bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan elit tertentu.” ucap Fathur, Sabtu (17/7/2026).
“Semoga generasi yang akan datang bisa mendapatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tambah Fathur.
BacainD Juga:
Diketahui, l Program Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di 34 kelurahan di Kota Pasuruan. Namun kata Fathur, pembangunan fisik tahap awal hanya direncanakan pada empat lokasi sebagai proyek percontohan.
“Dengan kondisi seperti ini, perlu dinilai dengan penjelasan yang komprehensif terkait kesiapan administrasi maupun pertimbangan penetapan lokasi agar tidak menimbulkan persepsi ketimpangan di tengah masyarakat,” kata Fathur.
Bahwa percepatan implementasi program perlu dibarengi dengan penyelesaian berbagai aspek teknis di lapangan. Transparansi dalam penyampaian informasi, kepada masyarakat dinilai penting untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial antar kelurahan.
Selain itu lanjut Fathur, HMI Cabang Pasuruan juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional tersebut masih diwarnai berbagai isu, mulai dari kualitas makanan, kesesuaian porsi, hingga dugaan kasus keracunan yang sempat menjadi perhatian publik di sejumlah daerah. Bahkan, disejumlah SPPG di Kota Pasuruan para pekerja dari luar daerah.
BacainD Juga:
“Kalau di MBG ini, kami menyoroti para pekerja dari berasal dari luar daerah bukan dari warga Kota Pasuruan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, kenapa bukan masyarakat Kota sendiri yang bekerja,” lanjutnya.
Tak henti sampai disitu, proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) yang telah dibahas sejak 2014 juga kembali menjadi perhatian. Proyek strategis yang sempat terhambat akibat persoalan hukum tersebut hingga kini masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian pembebasan lahan.
Sejumlah pelaku usaha di kawasan terdampak juga menyampaikan kekhawatiran terkait penurunan omzet usaha akibat perubahan aksesibilitas wilayah pasca pembangunan infrastruktur. Persoalan tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang mampu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Di sisi lain, HMI Cabang Pasuruan turut menyoroti postur APBD Kota Pasuruan yang dinilai masih lebih banyak terserap untuk belanja operasional pemerintahan dibandingkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Menurut Fathur, anggaran daerah semestinya dapat lebih optimal diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
BacainD Juga:
“Masyarakat tentu berharap uang yang mereka bayarkan melalui pajak dapat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting,” tuturnya.
Ia juga menyoroti mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui DPRD yang dinilai perlu diperkuat. Tidak sedikit usulan masyarakat yang berhenti pada tahap penyampaian dokumen tanpa adanya pengawalan dan tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, dari sektor investasi Kota Pasuruan dinilai memiliki potensi besar untuk menarik investasi baru. Posisi geografis yang strategis dan berkembangnya kawasan industri menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
Fathur menegaskan, kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Ia berharap berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.
BacainD Juga:
“Pada akhirnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang direncanakan secara matang, dilaksanakan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang lebih baik,” tegasnya. (BM)
