BEKASI, BacainD.com – Dugaan penggunaan seragam berwarna cokelat dan PIN Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) oleh seorang mantan tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di salah satu kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Informasi mengenai penggunaan atribut tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warga dan diduga memunculkan setigma yang tidak benar dikalangan masyarakat.
Menyikapi hal itu, lurah setempat menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap informasi yang berkembang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lurah menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat di kelurahan tersebut sehingga masih melakukan penyesuaian sekaligus menelaah berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
BacainD Juga:
“Saya baru menjabat di kelurahan ini. Kami akan mengevaluasi setiap informasi yang berkembang. Jika memang ada hal yang perlu dijelaskan, tentu akan kami komunikasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar lurah kepada media BacainD.com. Rabu (15/72026).
Ia menegaskan, pihak kelurahan berkomitmen memastikan seluruh pegawai maupun pihak yang beraktivitas di lingkungan kantor kelurahan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, tokoh LPM yang akrab disapa Pak Jo mengakui pernah mengenakan seragam berwarna cokelat. Namun, ia membantah penggunaan seragam tersebut dimaksudkan untuk mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Benar saya pernah memakai seragam cokelat. Saat itu saya sudah mendapat izin dan ada keperluan koordinasi terkait urusan pembangunan ketika masih aktif di LPM. Saya tidak pernah mengaku sebagai ASN ataupun menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya pegawai negeri,” kata Pak Jo.
BacainD Juga:
Menurutnya, selama aktif di LPM, dirinya hanya membantu koordinasi pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kelurahan sesuai peran yang dijalankannya.
Pak Jo juga menyatakan, berdasarkan pengakuannya, penggunaan seragam tersebut telah diketahui oleh lurah sebelumnya serta pihak kecamatan.
“Setahu saya waktu itu sudah seizin lurah sebelumnya. Pihak kecamatan juga mengetahui saya berasal dari LPM,” ujarnya.
Terkait penggunaan PIN KORPRI yang turut menjadi sorotan masyarakat, Pak Jo mengaku pernah mengenakan atribut tersebut.
Ia menyebut PIN tersebut diperoleh dari pihak lain dan menegaskan tidak pernah menggunakannya untuk mengaku sebagai ASN ataupun memperoleh keuntungan pribadi.
BacainD Juga:
“Saya tidak pernah menggunakan itu untuk mengaku ASN atau memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi,” pungkasnya.
(Nikko)
