PASURUAN, BacainD.com – Diduga melakukan pelanggaran Administrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melayangkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan untuk memberhentikan dua orang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua orang tersebut yakni Imam Muchlisin (Sekretariat PPS Desa Sebani Kecamatan Pandaan) dan Mujib Ridwan (Sekretariat PPS Desa Tebas Kecamatan Gondang Wetan).

Rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 20 November 2024 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Pleno Bawaslu terhadap temuan pelanggaran karena terlibat dalam pemberian dukungan melalui MoU dengan calon Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, pada 29 Juni 2024 lalu. Saat menandatangani MoU, keduanya dalam kapasitas Korcam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang merangkap Sekretariat PPS.

“Rekomendasi pelanggaran administrasi ini harus segera ditindaklanjuti KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto.

Arie menjelaskan, bahwa surat rekomendasi ini merupakan tindak lanjut surat Bawaslu, yakni penerusan atas dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu yang telah dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pasuruan pada 11 September 2024 lalu. Karena tidak juga ada kejelasan keputusan, Bawaslu melayangkan rekomendasi tersebut.

“Berdasar hasil penelusuran dan kajian Bawaslu, keterlibatan penyelenggara Pemilu dengan pemberian dukungan politik, berpotensi mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon Bupati Pasuruan pada pemilihan mendatang. Hal ini menciderai terhadap peraturan dan perundang-undangan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” jelasnya.

Sementara itu, Ainul Yakin Ketua KPU Kabupaten Pasuruan membenarkan atas surat rekomendasi tentang memberhentikan dua orang Sekretariat PPS di Kecamatan Pandaan dan Gondangwetan.

Menurutnya, ia juga sudah memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa, setelah KPU menerima surat rekomendasi dari PPS di Dua Desa tersebut. Selain itu, ia juga sudah melakukan verifikasi kepada mereka terduga melakukan pelanggaran etik.

“Betul mas, tertanggal 20 November kami telah menerima surat rekomendasi dari bawaslu. Karena kewenangan KPU sifatnya merekomendasikan kepada Kepala Desa atau Lurah sebagaimana SK pengangkatan Kesetariatan PPS,” pungkasnya. (BM)