BEKASI, BacainD.com – Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (9/6/2026).
Massa mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek revitalisasi Pasar Bantar Gebang yang dinilai menyisakan berbagai persoalan.
Dalam orasinya, Front Pemuda Pembebasan, menyoroti dugaan ketidakjelasan dokumen proyek yang disebut telah berjalan sejak 2021 dengan target penyelesaian pada 2023. Massa juga mempertanyakan transparansi pengelolaan proyek serta pengawasan dari instansi terkait.
BacainD Juga:
Selain itu, pengunjuk rasa meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan gratifikasi yang disebut melibatkan oknum pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi.
Menurut mereka, kondisi revitalisasi Pasar Bantar Gebang yang belum rampung berpotensi merugikan para pedagang. Massa juga menyinggung proyek Pasar Kranji yang dinilai mengalami persoalan serupa.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya dilakukan di Kejaksaan.
Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi, meminta DPRD Kota Bekasi tidak hanya menerima laporan, tetapi juga aktif mengawal dan mengawasi proyek-proyek yang menjadi perhatian publik.
BacainD Juga:
“Kami datang ke DPRD untuk meminta fungsi pengawasan dijalankan secara maksimal. Jangan sampai ada dugaan persoalan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika memang ditemukan pelanggaran, kami mendorong agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar salah satu pengunjuk rasa.
Hingga aksi berlangsung, massa mengaku belum melakukan audiensi resmi dengan anggota DPRD Kota Bekasi.
Mereka menyatakan siap memaparkan data dan temuan apabila DPRD membuka ruang dialog.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kota Bekasi, Disdagperin Kota Bekasi, maupun pihak pengembang terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut. (Nikko)
BacainD Juga:
