BEKASI, BacainD.com – Untuk mengatasi problem sampah dan banjir di Kota Bekasi, pejabat tinggi kementerian dan Gubernur DKI Jakarta melakukan peninjauan dua lokasi di Kota Bekasi yang menjadi sorotan utama dalam penangan sampah dan banjir.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Rabu (19/3/2025) tersebut, tampak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kunjungan kerjanya di Kota Bekasi.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau dua lokasi yang menjadi sorotan utama dalam penanganan sampah dan banjir, antara lain di wilayah banjir di Vila Jati Rasa, RW 12, Kecamatan Jatiasih, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang.

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, menjelaskan bahwa kehadiran para pejabat pusat ini menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap isu pengelolaan sampah dan penanganan banjir di Kota Bekasi.

Ia berharap, kolaborasi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Ini adalah langkah kolaboratif yang penting, terutama untuk menangani sampah dengan teknologi terbaru seperti incinerator yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik,” ungkapnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, TPST Bantargebang kini mampu menampung hingga 2.000 ton sampah per hari, dengan sebagian sampah diproses untuk dijadikan bahan baku batu bata.

Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang dapat menangani 100 ton sampah sehari, sementara proyek RDF Rorotan direncanakan untuk mengolah 2.500 ton sampah per hari.

Zulkifli mengungkapkan, meskipun telah banyak kemajuan dalam pengelolaan sampah, penyempurnaan regulasi, termasuk mengenai tarif tipping fee, masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Menko PMK Pratikno menyoroti bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berhubungan dengan kebersihan, tetapi juga kesehatan dan penanggulangan bencana.

Sampah, menurutnya, adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan Bekasi.

“Kemenko PMK fokus pada hilir dan penanggulangan bencana, sementara Kemenko Pangan menangani aspek hulu, seperti pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana dan dampak kesehatan dari sampah,” jelas Pratikno.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat terhadap masalah sampah di Jakarta. Jakarta, yang menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah setiap hari, kini dapat mengolah 5.000 hingga 6.000 ton sampah berkat TPST Bantargebang dan Rorotan.

Namun, ia menekankan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan.

“Meski TPST Bantargebang dan Rorotan sudah mengolah sebagian besar sampah, kita perlu memperbaiki sistem tipping fee dan mempertimbangkan teknologi seperti incinerator untuk solusi jangka panjang,” tambah Pramono.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan pengelolaan sampah akan lebih efisien, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. (Bung Suryo)