BEKASI, BacainD.com – Forum Komunikasi Intelektual Indonesia (FORKIM) mendesak Polres Metro Bekasi Kota untuk mengedepankan asas restorative justice dalam menangani para pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi di DPRD Kota Bekasi, pada Selasa (25/3/2025).

Ketua FORKIM, Mulyadi, mengungkapkan beberapa alasan mengapa para pemuda dan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut seharusnya tidak ditahan.

“Pertimbangan pertama, mereka sedang menyampaikan aspirasi terkait kondisi negara. Kedua, pemuda dan mahasiswa perlu mengawal keputusan-keputusan lembaga pemerintah, apalagi dalam situasi yang tengah berkembang di Indonesia,” kata Mulyadi dalam keterangannya.

Mulyadi menambahkan bahwa pemuda dan mahasiswa harus dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa adanya hambatan.

Ia meminta agar kepolisian segera menangani masalah ini dengan tetap menjunjung tinggi asas restorative justice.

“Pemuda dan mahasiswa adalah bagian penting dari aspirasi masyarakat Kota Bekasi. Kami meminta kepolisian untuk segera membebaskan mereka yang terlibat dalam demonstrasi ini,” tegasnya.

FORKIM juga menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD Kota Bekasi yang dinilai berlebihan, dengan mengintervensi proses hukum dan mendesak kepolisian untuk segera menangkap para pengunjuk rasa.

Mulyadi menilai pernyataan Ketua DPRD dan Komisi III yang menyebut pengunjuk rasa dengan istilah ‘preman’ dan ‘setan’ sebagai langkah untuk merendahkan protes mahasiswa.

“Ini jelas upaya untuk mendegadasi protes yang disampaikan oleh mahasiswa. Tidak ada anggota Dewan di seluruh Indonesia yang mendorong polisi untuk menangkap pengunjuk rasa, apalagi menyebut mereka dengan istilah yang tidak pantas,” ujar Mulyadi.

Mulyadi menyerukan kepada mahasiswa se-Kota Bekasi untuk mengawal nasib teman-teman mereka yang telah ditangkap dan memberikan perhatian terhadap upaya intervensi yang dilakukan beberapa anggota Dewan.

“Sikap dan tindakan anggota Dewan seperti ini sudah berlebihan, dan ini harus menjadi perhatian serius dari para pemuda dan mahasiswa,” tandasnya. (Alf)