PASURUAN, BacainD.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Satgas Anti Money Politik menggelar konsolidasi untuk memperkuat koordinasi dan langkah strategis dalam pengawasan serta penindakan praktik politik uang di Mapolres Pasuruan Kota.

Wakapolres Pasuruan Kota Kompol Andria Diana Putra menegaskan, bahwa Satgas Anti Money Politik tidak hanya bekerja saat masa kampanye Pemilu atau menjelang hari pencoblosan saja.

Namun kata Andria, Satgas ini sudah aktif sejak dimulainya tahapan Pemilu, termasuk dalam masa tenang, yang sering kali menjadi momen rawan bagi praktik money politik.

“Dalam artian pada masa tenang Pemilu yang biasanya jadi ajang bagi-bagi duit oleh oknum yang diduga berasal dari tim sukses pasangan yang berkontestasi dalam Pemilu. Bukan momen itu saja yang jadi patokan kita, tapi ketika tahapan Pilkada dimulai, disitulah Tim Satgas Anti Money Politik sudah mulai bekerja,” kata Andria.

Andria menjelaskan, konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara instansi yang tergabung dalam Satgas Anti Money Politik, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu, serta pihak terkait lainnya, dalam upaya mencegah praktik politik uang yang dapat merusak integritas proses Pemilu, khususnya dalam Pilkada 2024.

“Kalau ada temuan, maka Bawaslu yang bertindak terlebih dulu. Barulah ketika dirasa mengandung unsur pidana, maka penyidik akan melanjutkannya ke proses hukum,” jelasnya.

Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan transparan dan adil.

“Dengan adanya konsolidasi Satgas Anti Money Politik, diharapkan pengawasan yang lebih ketat akan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan uang dalam mempengaruhi pilihan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yunianto mengatakan, bawaslu terus mengedukasi dan mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan.

“ini sebagai upaya pencegahan terjadinya potensi pelanggaran. Termasuk serangan fajar dan money politik,” ucap Arie.

Lebih lanjut kata Arie, masyarakat bisa menjadi pengawasan mandiri dan melaporkan kepada jajaran pengawas jika mengetahui dugaan pelanggaran.

“Kami menginstruksikan kepada pengawas untuk siaga dan menangkap tangan pelaku dan penerima money politik,” ujarnya.

Diketahui Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Konsolidasi ini dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan kejaksaan, serta sejumlah lembaga pemerintahan lainnya. Jumat (22/11/2024). (BM)