BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan tidak akan tinggal diam jika Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti tidak menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan seluruh ASN, termasuk camat dan jajaran aparatur pemerintahan lainnya, wajib menjaga sikap netral selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.
Menurut Asep, sikap netral aparatur menjadi salah satu kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif, terlebih pemungutan suara Pilkades Serentak 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 September mendatang.
“Untuk ASN, seluruh ASN termasuk camat dan lainnya saya harapkan untuk netral. Kalau terbukti tidak netral, kita sudah siapkan sanksi tegas,” kata Asep, Senin (14/9/2026).
BacainD Juga:
Ia menjelaskan, sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dapat diberikan secara bertahap, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat.
Sanksi moral juga dapat dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Asep menegaskan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, tidak boleh diabaikan.
Jika pelanggaran terus dilakukan, jenis hukuman dapat ditingkatkan.
BacainD Juga:
“Bukan tidak mungkin kita berikan sanksi sedang hingga berat apabila aparatur tersebut tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan. Contohnya pemotongan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan pangkat maupun sanksi lain,” ujarnya.
Tak hanya mengingatkan ASN, Asep juga membuka ruang pelaporan apabila ditemukan indikasi keberpihakan selama tahapan Pilkades.
Panitia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun aparatur kecamatan diminta tidak ragu menyampaikan laporan jika menemukan pelanggaran netralitas.
“Silakan panitia, BPD atau camat melaporkan apabila ada panitia yang memihak atau tidak netral, apalagi ASN, tentu akan kita berikan sanksi tegas,” katanya.
BacainD Juga:
Di sisi lain, Asep mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk memutus hubungan persaudaraan.
Ia menyebut Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa.
Perbedaan pilihan, kata dia, merupakan hal yang wajar selama seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan hubungan baik.
“Pilkades ini walaupun kita berbeda, tapi kita tetap saudara. Jangan sampai ada perpecahan, karena niat kita semua sama, membangun desa dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
BacainD Juga:
Asep juga meminta para calon kepala desa, pendukung, serta simpatisan untuk tidak berlebihan dalam menyikapi persaingan.
Menurutnya, Pilkades seharusnya menjadi momentum memilih pemimpin terbaik, bukan memicu konflik di tengah masyarakat.
“Ini bukan pertandingan, tapi perjalanan demokrasi. Jadi rileks saja, jangan sampai stres menghadapi tanggal 20 besok,” kata dia. (Frm)
BacainD Juga:
