PASURUAN, BacainD.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Jawa Timur mencium indikasi dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dan keterlambatan progres pada proyek pembangunan Barak Dalmas Polres Pasuruan Kota senilai Rp1,2 miliar.
Atas temuan tersebut, Wakil Gubernur LiRa Jatim, Ayik Suhaya, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa dugaan persekongkolan dalam proyek yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tersebut.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ayik Suhaya saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek yang bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Rabu (3/8/2026). Proyek pengerjaan fasilitas kepolisian ini dikerjakan oleh penyedia jasa CV Sinar Agung Mandiri serta diawasi oleh konsultan CV Wiratama Mandiri.
Gubernur LiRa Jatim, Ayik Suhaya mengatakan bahwa, langkah sidak ini diambil lantaran munculnya aduan masyarakat, terkait keterlambatan pengerjaan serta kejanggalan, pada penggunaan bahan bangunan yang diduga tidak selaras dengan kontrak kerja.
BacainD Juga:
“Sebelumnya kita mendengar bahwa adanya keterlambatan progres, dugaan ketidak sesuaian spek pada proyek pembangunan Dalmas. Setelah kita selidiki memang benar adanya dugaan-dugaan tidak kesesuaian spek,” kata Ayik di lokasi.
Dalam penelusuran awal, pihak LiRa menemukan sejumlah material vital yang ditengarai menyimpang dari dokumen kontrak. Di antaranya penggunaan pasir cor yang tidak memakai Pasir Lumajang, penggunaan semen merek Singa Merah yang berada di bawah standar (seharusnya Semen Gresik atau Tiga Roda), hingga ukuran besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja juga diabaikan di lapangan.
Anehnya, saat disidak kembali, sejumlah material di lokasi tampak mendadak diganti oleh pihak kontraktor. Ayik menilai tindakan mengganti material secara mendadak usai tepergok merupakan bentuk pengelabuan publik yang mengarah pada indikasi permainan antarpihak.
“Temuan kita beberapa hari lalu itu semua ada buktinya, ada tanggal di foto yang kita miliki. Hari ini, setelah kita lihat saat ini, kami menilai bahwa di lapangan sudah diganti semua,” urainya.
BacainD Juga:
Ia menegaskan, jika benar ada persekongkolan antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan dinas terkait, maka penegak hukum wajib mengusut tuntas perkara ini demi menyelamatkan uang negara.
“Ini namanya diduga melakukan pembohongan publik. Ini bahaya, kalau memang benar adanya ada dugaan kongkalikong antara pihak kontraktor, pengawas dan dinas terkait,” tegasnya.
“Kami berharap semua agar bisa dikerjakan sesuai spek, namun dengan adanya temuan-temuan yang kita sampaikan saat ini kita minta APH segera turun untuk mengecek langsung,” imbuhnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya / Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan, Uung Maf’udi Dja’farmemberikan klarifikasi. Ia menyampaikan bahwa, pihaknya bersama konsultan telah melayangkan surat teguran resmi kepada pihak kontraktor, khususnya mengenai penerapan standar K3 dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sejak masa Pre-Construction Meeting (PCM).
BacainD Juga:
Sementara mengenai persoalan material, khususnya besi, Uung membantah adanya pelanggaran spesifikasi. Menurutnya, jenis besi yang digunakan di lapangan masih masuk dalam daftar pilihan resmi dokumen perencanaan.
“Didalam daftar simak kami memang ada 3 pilihan, jadi pemenang tander bisa memilih mana yang boleh digunakan. Salah satunya yang digunakan dilokasi saat ini dan sudah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas,” ucap Uung Maf’udi Djakfar.
Terkait pelaksanaan K3 di lokasi pembangunan, Dinas PUPR Kota Pasuruan berjanji akan memperketat pengawasan dan terus mengimbau kontraktor pelaksana agar para pekerja disiplin menggunakan peralatan keselamatan kerja selama proyek berlangsung. (BM)
BacainD Juga:
