JAKARTA, BacainD.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi permintaan kompensasi dari Pemerintah Kota Bekasi terkait perpanjangan kerja sama penggunaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pemkot Bekasi mengusulkan pembangunan dua rumah susun (rusun) dan dua jalan layang (flyover) sebagai bentuk timbal balik atas keberlanjutan kerja sama ini.

Pramono mengaku baru mengetahui permintaan tersebut dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperpanjang kontrak pengelolaan TPST Bantargebang, yang akan berakhir pada Oktober 2026.

“Saya baru dengar soal permintaan itu. Tapi yang jelas, kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang pasti diperpanjang, tidak mungkin tidak,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut klausul kontrak penggunaan TPST Bantargebang bersama Gubernur DKI Jakarta.

Ia berharap kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup kontribusi yang lebih luas untuk kesejahteraan warga Bekasi.

“Tadi Pak Gubernur meminta setelah Lebaran kita akan duduk bersama. Pembahasannya bukan hanya tentang kerja sama sampah, tetapi juga kontribusi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan warga Bekasi,” kata Tri saat meninjau TPST Bantargebang, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, pembangunan flyover dan rumah susun akan berdampak positif bagi warga Bekasi, terutama mereka yang bekerja di Jakarta.

“Kami mengusulkan dua flyover dan dua rusun agar akses warga lebih efisien, terutama yang bepergian ke Jakarta menggunakan transportasi publik,” jelasnya.

Tri Adhianto menekankan bahwa sebagai wilayah aglomerasi, kerja sama antar daerah harus diperkuat.

Selain pengelolaan sampah, ia berharap Jakarta dan Bekasi bisa bekerja sama dalam berbagai isu strategis seperti kemacetan dan banjir.

“Jakarta punya persoalan macet, banjir, dan sampah, yang juga berdampak pada daerah sekitarnya. Oleh karena itu, sinergi antar daerah sangat penting untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah merancang regulasi baru terkait biaya pengolahan sampah atau tipping fee, yang dinilai masih menjadi kendala dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut regulasi ini akan segera diterbitkan untuk mendorong investasi dalam pengelolaan sampah.

Dengan adanya rencana perpanjangan kerja sama TPST Bantargebang dan sinergi antardaerah, diharapkan pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek semakin optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Frm)