BEKASI, BacainD.com – Tahapan persiapan pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, masa bakti 2026–2031 mulai bergulir. Pesta demokrasi tingkat kelurahan yang dijadwalkan berlangsung pada 29 November 2026 mendatang ini dipastikan mengedepankan prinsip transparansi, netralitas, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi.
Langkah awal ini menjadi krusial agar proses demokrasi di tingkat warga berjalan tertib dan akuntabel, mengingat LPM merupakan mitra strategis pemerintah kelurahan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketua Panitia Pemilihan LPM Cikiwul, Muhammad Jayadi mengatakan bahwa, fokus tahapan awal saat ini adalah penjaringan 15 orang calon pemilih dari setiap Rukun Warga (RW). Ia juga menyoroti keikutsertaan RW 07 yang merupakan kawasan asrama Yon Armed 7 untuk pertama kalinya setelah tercapai kesepakatan bersama.
“Tahapan awal ini dimulai dari penjaringan 15 orang calon pemilih per RW, di mana salah satu RW adalah Yon Armed 7, yaitu RW 07. Sebelumnya, RW 07 ini dari dulu tidak pernah ikut memilih dan baru kali ini mereka ingin ikut memilih atas kesepakatan bersama,” kata Jayadi dalam keterangannya.
Jayadi menjelaskan bahwa, pelibatan warga dari lingkungan Yon Armed 7 tersebut tetap tunduk pada koridor hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa perwakilan pemilih dari RW 07 bukanlah prajurit TNI aktif, melainkan anggota keluarga yang secara sah memiliki hak pilih sipil sesuai Perwal Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 (beserta perubahannya Perwal Nomor 46A Tahun 2021) dan UU TNI.
“Kami menjunjung tinggi bahwa Perwal dan peraturan perundang-undangan akan diterapkan dalam pemilihan Ketua LPM ini. Saya ingatkan kembali, bahwa dari 15 calon pemilih tersebut bukanlah dari TNI-nya, akan tetapi keluarganya yang secara Perwal dan undang-undang sah dapat memilih,” jelasnya.
Selain memastikan hak pilih warga sipil dan larangan prajurit aktif menjadi pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf o, panitia pemilihan juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sesuai Pasal 10 ayat (3) huruf j guna menjamin profesionalisme, kejujuran, dan netralitas.
Sementara itu, Camat Bantargebang turut memberikan perhatian serius agar seluruh elemen menjaga marwah demokrasi dan menaati tata tertib. Pihaknya menilai kesuksesan pemilihan sangat bergantung pada kinerja panitia sejak fase perencanaan hingga pelantikan.
“Utamanya kita senantiasa menjaga asas demokrasi. Mulai dari persiapan, perencanaan kegiatan, timeline, tata tertib, sampai dengan nanti saat pelantikan pun sudah menjadi peran dari panitia pemilihan. Selain berdemokrasi, tentunya kita juga taat kepada pedoman atau peraturan, jadi semuanya berjalan sesuai ketentuannya,” ujar Camat Bantargebang.
Menutup keterangannya, Camat Bantargebang mengajak insan pers untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pemilihan, sekaligus mengingatkan bahwa kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pihak.
“Ini tanggung jawab semuanya, termasuk pemilih dan yang dipilih. Tanggung jawab bersama demi kondusivitas Kelurahan Cikiwul,” tutupnya. (Suryo ST)






