BEKASI, BacainD.com – Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, S.H., menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, dengan Kota Bekasi sebagai tuan rumah.
Menurut Burhanudin, keterbukaan informasi mengenai anggaran kegiatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dan panitia penyelenggara.
Terlebih, para atlet sebagai pihak yang berjuang membawa nama daerah perlu mengetahui dukungan anggaran yang disiapkan untuk menunjang pencapaian prestasi.
BacainD Juga:
Ia menilai, transparansi anggaran bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk berjuang meraih medali.
“Dana anggaran harus dibuka kepada publik. Utamanya para atlet, karena mereka sangat membutuhkan kejelasan tersebut sebagai bentuk motivasi untuk berjuang mengejar medali. Sampai saat ini, gambaran mengenai keterbukaan anggaran tersebut masih belum terlihat secara jelas,” ujar Burhanudin. Jum’at (13/11/2026).
Lebih lanjut, Burhanudin menegaskan bahwa LAKI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran Porprov 2026.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menempatkan anggota LAKI di setiap cabang olahraga guna mengawal proses penggunaan keuangan selama kegiatan berlangsung.
BacainD Juga:
“LAKI akan terus mengawal dan mengawasi proses penggunaan keuangan dengan menempatkan anggota di setiap cabang olahraga. Setelah seluruh kegiatan selesai, Pemerintah Kota sebagai tuan rumah juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.
Selain transparansi anggaran penyelenggaraan, Burhanudin turut meminta kejelasan terkait rencana anggaran bonus atlet yang disebut-sebut mencapai Rp200 juta.
Menurutnya, informasi mengenai nominal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat maupun kalangan atlet.
Panitia dan pihak terkait diminta memberikan penjelasan apakah angka Rp200 juta tersebut merupakan bonus tunai untuk masing-masing atlet atau total anggaran yang mencakup sejumlah penghargaan lainnya.
BacainD Juga:
“Bonus ini harus jelas. Anggaran Rp200 juta itu apakah diberikan dalam bentuk uang tunai kepada setiap atlet atau merupakan total anggaran bersama hadiah lainnya? Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka oleh panitia agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan atlet, khususnya melalui pemberian bonus yang layak sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan prestasi yang diraih.
“Yang harus diutamakan adalah bonus yang besar dan layak untuk para atlet agar dapat menjadi penyemangat dalam mencapai prestasi. Mereka sudah berjuang membawa nama daerah, sehingga penghargaan terhadap hasil perjuangan tersebut juga harus diperhatikan,” tambah Burhanudin.
LAKI berharap penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi tidak hanya berorientasi pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.
BacainD Juga:
Dengan demikian, seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut tetap terjaga.
(Nikko)
