PAURUAN, BacainD.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda persetujuan bersama terhadap dua rancangan peraturan daerah non-APBD tahun 2026 yang dilangsungkan di gedung dewan pada Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, hadir pula dalam agenda tersebut Bupati Pasuruan Haji Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Dua raperda yang disetujui dalam rapat paripurna tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah.
“Rapat paripurna, merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” ucal Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
BacainD Juga:
Dalam laporan yang disampaikan oleh juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, H Sugianto, penyesuaian terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan guna merespons dinamika perundang-undangan serta optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Pemperda telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyimpulkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah memenuhi syarat formil maupun material,” ujar H Sugianto.
Sugianto menjelaskan bahwa pembaruan aturan pajak dan retribusi daerah mencakup tigabelas poin utama, termasuk penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan secara bertingkat dengan diskon khusus untuk sektor pertanian dan peternakan demi menjaga ketahanan pangan lokal. Di samping itu, aturan tersebut membebaskan tarif retribusi kebersihan bagi fasilitas umum, rumah ibadah, dan jalan raya agar tidak membebani warga, serta menyesuaikan tarif secara proporsional demi peningkatan layanan publik.
“Seluruh pembahasan telah melewati proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi dari Pemprov Jatim, hingga evaluasi akhir Kementerian Dalam Negeri sebelum disetujui bersama,” jelasnya.
BacainD Juga:
Agenda sidang berikutnya mendengarkan laporan Ketua Pansus II Sugiarto menuturkan, terkait Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Sugiarto memaparkan bahwa total modal nyata yang telah disetor ke BUMD hingga tahun anggaran 2025 mencapai Rp101.548.438.206, yang didistribusikan ke PT BPD Jatim Tbk, PT Peseroda Pasuruan Lestari Jaya, serta PT BPR Mina Mandiri.
“Langkah penanaman modal daerah ini menjadi instrumen investasi melalui pemisahan aset guna memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” tuturnya.
Selain itu, Pansus II menyetujui batas maksimal tambahan modal untuk empat BUMD strategis, yakni PT BPR Jatim senilai Rp2 miliar, PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp8 miliar, Perumda Air Minum Giri Nawatirta sejumlah Rp236.048.000.796, serta PT Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp122.489.390.722. Pansus juga menegaskan agar pencairan dana dilakukan secara bergelombang sesuai kapasitas APBD dan hasil audit kesehatan BUMD, yang harus didahului kajian investasi independen demi mendongkrak dividen Pendapatan Asli Daerah.
Rangkaian sidang diteruskan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, serta penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan dewan dan kepala daerah.
BacainD Juga:
“Kami di pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyalurkan dana penyertaan modal secara bertahap dengan senantiasa mencermati kapasitas keuangan daerah dan kinerja BUMD,” ujar Bupati Pasuruan, Mohamad Rusdi Sutejo.
Bupati Rusdi turut menyampaikan, apresiasi kepada jajaran legislatif, khususnya Pansus dan Bapemperda, seraya menegaskan bahwa seluruh catatan kritis dan rekomendasi strategis akan menjadi pedoman eksekutif dalam memaksimalkan pengelolaan BUMD. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjamin bahwa kebijakan fiskal daerah ini dirancang seadil mungkin tanpa membebankan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.
“Semoga setiap kebijakan yang kita tetapkan bersama mampu mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (BM)
BacainD Juga:
