Bekasi, BacainD.com – Persoalan akurasi data kemiskinan kembali menjadi perhatian publik. Data yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial dinilai perlu mendapat evaluasi serius agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak justru kehilangan haknya.
Aktivis kemanusiaan Frits Saikat menilai persoalan data kemiskinan, termasuk data desil, tidak boleh dipandang sebagai sekadar persoalan administratif.
Menurutnya, ketidaktepatan data dapat berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat miskin.
“Kami di lapangan melihat dan merasakan langsung betapa runyamnya dampak dari data desil kemiskinan yang tidak akurat. Jangan biarkan kesalahan pendataan terus berulang dan dianggap sebagai persoalan administratif atau teknis biasa,” ujar Frits Saikat. Selasa (8/9/2026).
BacainD Juga:
Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan masyarakat yang menurutnya berada dalam kondisi ekonomi sangat sulit, namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial.
Sementara itu, Frits juga menyoroti adanya kondisi di mana warga yang dinilai tidak memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima.
“Bagi masyarakat kecil, data bukan sekadar angka. Data bisa menentukan apakah dapur mereka tetap mengepul, apakah anak-anak mereka bisa berobat dan bersekolah. Karena itu, ketika data tidak akurat, dampaknya bisa sangat serius bagi kehidupan mereka,” tegasnya.
Minta Pemerintah Tidak Diam
Atas kondisi tersebut, Frits mendesak pemerintah pusat untuk tidak tinggal diam.
BacainD Juga:
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan kemiskinan dan memastikan mekanisme pemutakhiran data berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Frits juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, mengingat data kemiskinan berkaitan erat dengan berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
“Pemerintah harus memastikan bahwa warga yang benar-benar miskin tidak tersingkir hanya karena persoalan data. Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan hak justru tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan,” katanya.
Desak Audit Penggunaan Anggaran
Tidak hanya persoalan data, Frits turut mendesak adanya pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk kegiatan pendataan di Badan Pusat Statistik (BPS).
BacainD Juga:
Menurutnya, pemeriksaan oleh lembaga berwenang diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendesak agar dilakukan audit investigatif oleh BPK terhadap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pendataan di BPS. Kalau memang ada anggaran negara yang besar, maka pertanggungjawabannya juga harus jelas dan transparan,” ungkapnya.
Frits menegaskan, desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi institusi tertentu. Menurutnya, audit dan evaluasi justru penting sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang negara sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Bongkar dan periksa kalau memang ada persoalan. Evaluasi sistemnya secara total. Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru tidak menghasilkan data yang benar-benar mampu melindungi masyarakat miskin,” tegas Frits.
BacainD Juga:
Ia berharap pemerintah membuka ruang koreksi terhadap data kemiskinan dengan melibatkan masyarakat di tingkat bawah. Sebab, menurutnya, kondisi faktual masyarakat di lapangan perlu menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data.
“Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari kesalahan data. Negara harus hadir memastikan setiap warga yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial memperoleh haknya secara adil dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Ben)
