Oleh: Suryono ST (Ketua Aing)
Ketua Pokja Wartawan Bantargebang & Pimpinan Perusahaan BacainD.com
Minggu sore, 8 Maret 2026, jarum jam baru menunjukkan pukul 14.30 WIB ketika “monster” setinggi 50 meter di Zona 4 TPST Bantargebang itu akhirnya mengamuk.
Bukan air yang tumpah, melainkan jutaan ton limbah busuk yang meluncur deras bak air terjun maut, menyapu bersih apa saja yang berdiri di bawahnya.
Dalam sekejap, deretan truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI yang tengah mengantre tertimbun hingga tak berwujud, sementara warung-warung tempat warga menggantungkan hidup rata dengan tanah.
Iya, Tujuh nyawa termasuk Enda Widayanti (25), Sumine (60), dan Dedi Sutrisno sang sopir truk nyawanya terenggut paksa, terkubur hidup-hidup dalam perut gunungan sampah yang sudah lama “sakit” namun terus dipaksa bekerja.
Tragedi memilukan ini bukan sekadar dampak hujan deras, ini adalah bukti nyata dari kebijakan yang memaksakan kehendak atas nama darurat sampah, hingga mengabaikan nyawa manusia di atas tumpukan limbah yang sudah melampaui batas kewarasan teknis.
Sejarahpun mencatat, ini bukan kejadian yang pertama, tapi kami berharab ini adalah kejadian pilu yang terakhir kaliya.
Membaca Kegagalan dari Balik Gunungan Sampah
Selama ini, pemerintah selalu berdalih telah melakukan “pengelolaan”.
Faktanya? Yang terjadi hanyalah “pemindahan” masalah. Dari Jakarta ke Bekasi. Dari rumah tangga ke gunung sampah.
Zona 4 sudah lama berteriak minta ampun karena bebannya yang sudah melampaui batas kewajaran (overcapacity). Namun, demi ambisi mengejar target pembuangan harian yang mencapai 7.500 hingga 8.000 ton, aspek keamanan struktur dan keselamatan jiwa diduga terabaikan.
Pemerintah jangan lagi berlindung di balik diksi “bencana alam”. Hujan hanyalah pemantik, namun mesiu utamanya adalah ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan teknologi pengolahan sampah di hulu.
Proyek-proyek besar seperti ITF (Intermediate Treatment Facility) yang terus dijanjikan hanya menjadi “angin surga” yang tak kunjung mendarat di bumi, sementara Bantargebang dipaksa menelan beban yang tidak masuk akal dengan kata manis retorikanya.
Jangan Paksa Kami Menanggung Bangkai!
Melalui mimbar Opini ini, saya sebagai Ketua Pokja Wartawan Bantargebang sekaligus Pimpinan Perursahaan BacainD.com, menyampaikan tuntutan spesifik dan mendesak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang:
- Audit Investigatif Independen: Segera lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh zona di TPST Bantargebang oleh lembaga independen. Jangan gunakan audit internal yang hanya berisi angka-angka “asal bapak senang”. Jika zona dinyatakan tidak aman, hentikan aktivitas di sana sekarang juga!
- Moratorium Penimbunan di Zona Kritis: Pemerintah harus berani menghentikan pengiriman sampah ke zona-zona yang sudah melebihi ketinggian teknis maksimal. Jangan paksa tanah Bekasi menampung beban yang secara fisik sudah tidak mungkin lagi.
- Transparansi Dana Kompensasi & Mitigasi: Mana dana mitigasi bencana untuk warga sekitar? Kejadian ini membuktikan bahwa sistem peringatan dini (Early Warning System) dan standar keselamatan kerja di TPST Bantargebang nol besar. Nyawa manusia di sini seolah lebih murah dibanding biaya operasional alat berat.
- Realisasi Teknologi Pengolahan di Jakarta: Kami menuntut Pemprov DKI berhenti “membuang sampah” dan mulai “mengolah sampah”. Jakarta tidak bisa terus-menerus menjadi parasit bagi Bekasi. Jika Jakarta tidak mampu mengolah sampahnya sendiri, jangan paksa warga Bantargebang untuk terus menjadi korban dari kegagalan tersebut.
- Tanggung Jawab Penuh bagi Keluarga Korban: Santunan basa-basi tidak cukup. Negara harus menjamin masa depan keluarga korban yang ditinggalkan karena mereka tewas saat bekerja dalam sistem yang cacat.
Pesan untuk Masyarakat Jakarta: Anda Adalah “Penyumbang” Longsor Ini
Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, lihatlah foto-foto di Zona 4. Plastik yang Anda gunakan sekali pakai, sisa makanan yang Anda buang tanpa dipilah, adalah bagian dari tumpukan yang membunuh tujuh orang kemarin.
Bantargebang bukan lubang tanpa dasar. Berhentilah bersikap masa bodoh. Mulailah memilah dari rumah, atau Anda sebenarnya sedang mengirimkan peti mati ke Bantargebang setiap hari.
Tragedi ini harus menjadi titik balik terakhir. Kita tidak butuh lagi rapat koordinasi yang hanya menghasilkan nota kesepahaman tak berujung.
Kami butuh bukti, bukan janji. Jangan tunggu sampai gunung sampah ini roboh sepenuhnya dan menimbun seluruh wilayah sekitarnya.
Jika pemerintah tetap bebal dan memaksakan kehendak tanpa perbaikan fundamental, maka kami jurnalis dan warga Bantargebang tidak akan tinggal diam.
Cukup sudah air mata. Jangan biarkan ada korban selanjutnya hanya karena ego penguasa yang tak mau mengakui kegagalannya.
“Bantargebang Menolak Lupa, Menolak Diam!,” Suryono ST (Ketua Aing).






