JAKARTA, BacainD.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

Salah satunya adalah melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor swasta untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menegaskan pentingnya diversifikasi skema pendanaan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

“Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih kreatif dalam melakukan kolaborasi dan berinovasi, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” ujar Kusdiantoro dalam siaran resmi KKP.

Pendanaan inovatif seperti Impact Bond, menurut Kusdiantoro, memungkinkan investasi yang lebih terarah untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.

“Konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045.

 “Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” lanjut Kusdiantoro.

Upaya ini membutuhkan pendanaan yang signifikan, karenanya untuk menutup kesenjangan pembiayaan, KKP terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung, menerangkan bahwa KKP berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melalui skema investasi berbasis hasil seperti impact bond, kerja sama dengan sektor swasta, serta instrumen keuangan hijau lainnya.

Langkah KKP untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam menerapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk generasi mendatang. (AZ)