JAKARTA, BacainD.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membunyikan alarm serius terkait kondisi pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).
Dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah, Senin (4/5/2026), AHY menegaskan kawasan strategis tersebut kini berada dalam situasi mengkhawatirkan.
Rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan daerah itu difokuskan pada upaya perlindungan Pantura dari ancaman yang kian nyata.
AHY mengungkapkan, laju penurunan permukaan tanah di kawasan Pantura telah mencapai 15 hingga 20 sentimeter per tahun angka yang dinilai sangat mengkhawatirkan.
Kondisi terparah terjadi di Jakarta dan Semarang, meski fenomena serupa juga meluas ke berbagai wilayah lain.
“Penurunan ini bukan lagi ancaman jangka panjang, tetapi sudah terjadi setiap tahun dan terus memburuk,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pantura juga menghadapi tekanan dari kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, yang mencapai 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun.
Kombinasi dua faktor ini disebut AHY sebagai “tekanan ganda” (twin pressure) yang berpotensi memicu bencana lebih besar, termasuk banjir rob yang merusak permukiman warga.
Jika tidak ada intervensi serius, proyeksi menunjukkan kondisi Pantura pada 2050 bisa jauh lebih parah, dengan potensi genangan air laut yang semakin luas.
Ancaman lain yang tak kalah krusial adalah krisis air bersih. AHY menyoroti ironi yang dihadapi masyarakat pesisir di satu sisi terancam banjir, di sisi lain kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kita tidak hanya menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir, tetapi juga kekurangan air bersih. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Lebih jauh, AHY mengingatkan bahwa kerusakan Pantura bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional.
Pada 2025, kawasan ini tercatat menyumbang sekitar 27,53 persen atau setara US$368,37 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Jika tidak ditangani, potensi kerugian ekonominya sangat besar. Ini kawasan vital bagi ekonomi nasional,” ujarnya.
Karena itu, AHY menekankan pentingnya langkah terpadu dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan Pantura.
Ia mengajak semua pihak bergerak cepat dan kompak agar kerusakan tidak semakin meluas.
“Pantura harus kita jaga bersama. Penanganannya harus serius, terencana, dan berkelanjutan agar tidak menjadi krisis yang lebih besar di masa depan,” pungkasnya. (Frm)






