BEKASI, BacainD.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi terus menguatkan perannya dalam mendorong literasi digital masyarakat melalui berbagai program strategis.
Kali ini, Diskominfosantik hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi SP4N-LAPOR, Lapor Aa Bupati, dan Satu Data Indonesia (SDI) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Cikarang Timur.
Diskominfosantik menghadirkan dua narasumber utama: Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Rhamdan Nurul Ikhsan, dan Plt. Kabid Statistik, Euis Beby Badriah.
BacainD Juga:
Rhamdan menjelaskan pentingnya penggunaan SP4N-LAPOR dan kanal “Lapor Aa Bupati” sebagai media aspirasi warga.
“Sosialisasi ini bukan hanya untuk mengenalkan kanal pengaduan, tapi juga mengajak masyarakat lebih aktif menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau masukan,” ujar Rhamdan.
Ia mencatat, hingga pertengahan 2025, sekitar 60 laporan warga telah ditindaklanjuti, sementara 360 laporan lainnya masih dalam proses oleh perangkat daerah terkait.
“Tingginya volume laporan menunjukkan kepercayaan publik yang terus tumbuh. Ini jadi tantangan untuk memperkuat koordinasi lintas OPD agar semua aduan ditangani secara profesional,” tambahnya.
BacainD Juga:
Sementara itu, Plt. Kabid Statistik, Euis Beby Badriah, menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat kecamatan dan desa.
“Kami dorong perangkat desa agar lebih sadar pentingnya menyajikan data yang valid dan berkualitas. Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat dan terintegrasi,” jelas Euis.
Menurutnya, penyusunan data yang baik akan berkontribusi langsung terhadap efektivitas kebijakan dan pelayanan publik.
Sekretaris Camat Cikarang Timur, Aris Sadikin Asnawi, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Diskominfosantik dalam meningkatkan kapasitas digital perangkat desa.
BacainD Juga:
“Kami berharap pemahaman perangkat desa terhadap sistem pengaduan dan tata kelola data semakin meningkat. Ini penting agar pelayanan publik di kecamatan berjalan lebih cepat, responsif, dan berbasis data,” ungkapnya. (Ths)
