
JAKARTA, BacainD.com โ Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025/2026.
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian PUPR, Senin (14/4/2025).
โSeluruh lokasi untuk tahap pertama sudah selesai disurvei dan kini dalam proses penyusunan Detail Engineering Design (DED). Targetnya, DED rampung minggu kedua April dan konstruksi dimulai awal Mei,โ ujar Menteri Dody.
Menurutnya, pembangunan tahap awal akan memanfaatkan bangunan eksisting dengan renovasi yang mengusung teknologi konstruksi modern, termasuk ketahanan terhadap gempa.
โKami tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tapi memastikan bangunan sesuai dengan standar infrastruktur tahan bencana,โ tambahnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang akan mendampingi proses perencanaan hingga konstruksi.
Kementerian Sosial juga dilibatkan dalam memetakan keberlanjutan sistem pendidikan dan pengelolaan aset pasca-pembangunan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat sepanjang 2025.
Dari jumlah itu, 53 unit memanfaatkan bangunan lama, sementara 147 sisanya dibangun baru dan ditargetkan selesai akhir tahun.
Mensos Syaifullah Yusuf menambahkan, lokasi pembangunan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
Ia juga menyebut dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan dukungan terhadap program ini.
โLuas lahan Sekolah Rakyat yang dibutuhkan antara 5 hingga 10 hektar, mencakup fasilitas SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu. Prototipe desain disusun oleh Kementerian PU sesuai arahan Presiden,โ jelas Mensos.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas yang merata hingga pelosok negeri. (AZ)