JAKARTA, BacainD.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) memerlukan sistem pengawasan yang maksimal di setiap unit kerja.
Ia menyebut, hingga kini pelaksanaan WFA belum memiliki ukuran kinerja, asesmen, maupun mekanisme evaluasi yang memadai.
“Yang paling penting adalah memastikan output-nya seperti apa. Jadi harus ada aturan teknis di masing-masing unit kerja,” ujar Bima Arya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Bima menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membahas lebih lanjut pelaksanaan teknis kebijakan ini, termasuk penerbitan surat panduan bagi pemerintah daerah agar bisa melakukan pemantauan dan monitoring secara optimal.
BacainD Juga:
Efektivitas kebijakan WFA, kata dia, baru bisa dinilai setelah diterapkan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar produktivitas ASN tetap terjaga meskipun bekerja dari lokasi yang fleksibel.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
Aturan ini memungkinkan instansi menerapkan sistem kerja adaptif, termasuk bekerja dari kantor, rumah, atau lokasi lainnya, dengan jam kerja yang dinamis sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan organisasi.
BacainD Juga:
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan WFA.
Ia berharap kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai kelonggaran kerja yang justru menurunkan produktivitas.
“Bila pemerintah sudah mempercayakan ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu. Jangan sampai justru tidak mencapai target kerja,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6/2025). (Ths)
BacainD Juga:
