JAKARTA, BacainD.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah keras isu yang menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR telah menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan tergolong berita bohong alias hoaks.
“Pemberitaan yang menyebut Komisi III dan Kemenkumham sepakat menghapus SKCK itu tidak benar. Itu hoaks,” tegas Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai penyebaran informasi palsu ini menyesatkan publik.
BacainD Juga:
Ia juga menyoroti pencatutan nama Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang menurutnya sudah tidak relevan karena nomenklatur kementerian tersebut telah berubah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini tidak ada lagi Kemenkumham seperti yang disebut dalam berita. Dalam Kabinet Merah Putih, kementerian itu telah dipecah menjadi tiga kementerian terpisah, termasuk Kementerian Hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR maupun Kementerian Hukum tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kebijakan terkait SKCK.
“Kami tidak pernah membuat keputusan seperti itu, dan memang tidak punya kewenangan untuk melakukannya,” katanya.
BacainD Juga:
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan menyarankan agar aspirasi terkait SKCK disampaikan langsung kepada instansi yang mewajibkannya.
“Kalau ada keberatan, sampaikan langsung ke instansi pemerintah atau swasta yang mensyaratkan SKCK, misalnya untuk kerja, sekolah, atau pencalonan,” tutupnya. (Frm)
