PASURUAN, BacainD.com – Untuk meringankan ekonomi karyawan pabrik rokok, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah di 31 kota dan kabupaten di Jawa Timur.
Penyerahan simbolis BLT tersebut, langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada perwakilan buruh pabrik PT HM Sampoerna Tbk di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada Selasa (1/7/2025).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan, bahwa total 15.000 buruh pabrik rokok lintas wilayah di Jawa Timur akan menerima BLT. Masing-masing buruh akan mendapatkan Rp 1.325.900 yang ditransfer langsung melalui rekening Bank Jatim.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
“Bila ditotal, jumlah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 19,8 miliar untuk 15 ribu buruh pabrik rokok lintas wilayah di 31 kota dan kabupaten di Jawa Timur,” ucap Novi, merinci besaran alokasi dana tersebut.
BacainD Juga:
Secara spesifik, di Kabupaten Pasuruan, terdapat 1.600 buruh yang menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp 2.121.440.000. Sementara itu, di Kota Pasuruan, 108 buruh tercatat sebagai penerima bantuan ini.
Novi menjelaskan, bahwa waktu penyaluran BLT ini sengaja dipilih pada akhir Juni dan awal Juli. Tujuannya adalah untuk membantu para buruh dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra dan putrinya yang akan memasuki tahun ajaran baru 2025/2026.
“Ini momennya pas dengan tahun ajaran baru, pasti banyak kebutuhan. Maka dari itu semoga BLT ini bisa meringankan beban para buruh yang anak-anaknya masih sekolah,” kata Novi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, harapannya agar BLT ini dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan paling mendasar, sesuai dengan urgensi permasalahan ekonomi keluarga masing-masing buruh.
BacainD Juga:
“Penyalurna BLT ini tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pabrik rokok dan keluarganya. Lebih spesialnya lagi untuk membantu kebutuhan masuk sekolah atau tahun ajaran baru bagi buruh yang punya anak sekolah,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, bahwa data semua penerima telah melalui proses pendataan yang ketat dan rigid, mengingat penyaluran DBHCHT diawasi secara ketat oleh Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel.
“Yang dibantu Pemprov Jawa Timur adalah yang pekerjanya lintas wilayah dan semua penerimanya sudah melalui pendataan yang detail dan rigid,” pungkas Khofifah Indar Parawansa, menjamin transparansi dalam proses penyaluran. (BM)
BacainD Juga:
