PASURUAN, BacainD.com – Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Rabu (18/6/2025), Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, menyampaikan bahwa tidak ada perlakuan berbeda dalam pembangunan antara wilayah barat dan timur di Kabupaten Pasuruan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
Sebelumnya, isu mengenai ketidakmerataan pembangunan sempat diangkat oleh Fraksi Gabungan, yang terdiri dari PPP, Gelora, Demokrat, dan NasDem. Mereka menilai, bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan terkesan belum merata dan memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda antara kawasan barat dan timur.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Menanggapi hal tersebut, Rusdi Sutejo menegaskan, “Bahwa pembangunan, tidak ada di kami pemerintah Kabupaten Pasuruan pembeda Pasuruan barat dan Pasuruan timur. Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, yang kami perhatikan semua pembangunannya sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
BacainD Juga:
Ia juga menyebutkan, bahwa wilayah timur seperti Nguling, Lekok, dan Grati justru menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Rusdi menjelaskan.
“Terbukti untuk saat ini survei untuk perbaikan jalan, kota lakukan, bahkan untuk saat ini di wilayah Nguling, Lekok, Grati dan sekitarnya pembangunan infrastruktur termasuk jalan menjadi prioritas kami pemerintah Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.
Mengenai sengketa tanah di beberapa desa di Kecamatan Lekok, Rusdi menjelaskan bahwa perselisihan tersebut bukan masalah internal pemerintah kabupaten, melainkan melibatkan instansi vertikal.
“Untuk daerah sengketa tanah di wilayah Lekok, beberapa desa yang bersengketa itu perlu penanganan lebih lanjut. Karena ini sengketa bukan antar internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tetapi dengan pihak instansi vertikal,” paparnya.
BacainD Juga:
Ia menambahkan bahwa masalah ini memerlukan koordinasi antarlembaga agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan, termasuk di wilayah yang bersengketa.
“Tapi kami yakin, karena semua ini abdi negara, semua kita harapkan termasuk dari instansi vertikal kita ingin berbicara bagaimana meningkatkan pelayanan di daerah sengketa tersebut,” tutupnya. (BM)
