JAKARTA, BacainD.com – Dewan Pimpinan Nasional Forum Pemersatu Nasional (DPN FPN) memberikan sorotan tajam terhadap dinamika perselisihan yang terjadi antara insan pers dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi.
DPN FPN menilai persoalan ini seyogianya dituntaskan melalui ruang dialog dan mediasi guna menjaga iklim keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang kondusif.
Wakil Sekretaris Jenderal DPN FPN Kusnadi TS menyampaikan bahwa, keberadaan wartawan dan media massa memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus sarana kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Wartawan memiliki hak dan fungsi konstitusional untuk melakukan verifikasi informasi, konfirmasi atas suatu objek temuan, hingga pengawasan publik. Begitu pula sebaliknya, dinas terkait memiliki kewajiban moral dan publik untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” ucap Mr Daenk.
BacainD Juga:
Langkah wartawan dalam melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan di lapangan dinilai sebagai bagian sah dari kerja-kerja jurnalistik.
“Hubungan antara badan publik dan media seharusnya bersifat kemitraan yang saling melengkapi dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ketegangan atau miskomunikasi yang timbul di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mencederai fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, DPN FPN secara tegas mengusulkan langkah mediasi sebagai solusi terbaik dan bermartabat bagi kedua belah pihak.
Terdapat tiga poin penting sikap DPN FPN, yaitu penegakan fungsi kontrol sosial dengan menghormati independensi pers, dorongan akuntabilitas agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terbuka dan kooperatif, serta dorongan ruang dialog guna meluruskan kesalahpahaman.
BacainD Juga:
“DPN FPN berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bersama agar seluruh instansi pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi dapat menjalin komunikasi yang harmonis dan profesional dengan seluruh insan pers demi terciptanya transparansi dan kemajuan daerah,” tutupnya. (BM)
