BOGOR, BacainD.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Untuk kesembilan kalinya, Pemkot Bogor berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Jumat (23/5/2025) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut, meskipun diakui bahwa proses meraih opini WTP tidak selalu berjalan mulus.
BacainD Juga:
“Alhamdulillah, untuk kesembilan kalinya Kota Bogor meraih opini WTP dari BPK. Raihan ini bukan tanpa kendala, terutama karena masih terus diupayakannya perbaikan sistem di beberapa OPD, dari model konvensional ke digital, serta dari pembayaran tunai ke sistem non-tunai (cashless),” ujar Dedie Rachim.
Dedie juga menyampaikan permohonan maaf kepada BPK apabila selama proses pemeriksaan terdapat dinamika atau respons yang belum optimal dari sejumlah unit kerja.
Menurutnya, opini WTP adalah cerminan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa jajaran pimpinan di Pemkot Bogor akan terus mengawal proses reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan.
BacainD Juga:
“Tadi sudah disampaikan beberapa catatan penting, seperti pengelolaan dana BOS, pengawasan terhadap BUMD, dan tata kelola administrasi lainnya. Semua itu adalah tantangan nyata yang kami hadapi setiap hari,” jelasnya.
Dedie mengibaratkan BPK sebagai rem sekaligus montir dalam sistem kendaraan pemerintahan.
Di satu sisi, BPK menjadi pengendali agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan, dan di sisi lain memberikan solusi melalui rekomendasi perbaikan.
“Dengan adanya rekomendasi dari BPK, pemerintah daerah tahu apa yang harus diperbaiki dan dievaluasi. Insyaallah, kami para kepala daerah komit untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi itu secara bertahap dan terstruktur,” tegasnya.
BacainD Juga:
Pencapaian WTP ini, menurut Dedie, bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah strategis menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara maksimal.
“Opini WTP ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjadikan ini motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Rhm)
