MAKASSAR, BacainD.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto untuk memperkuat layanan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, dan Bupati Jeneponto, Paris Yasir, di Kantor Bupati Jeneponto, Senin (28/4/2025).
“Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, memperkuat pelayanan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Andi Basmal.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Sepanjang 2024, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi 957 rancangan produk hukum daerah. Khusus Jeneponto, tercatat 42 rancangan pada 2023, 24 pada 2024, dan 2 rancangan hingga April 2025.
BacainD Juga:
Di bidang pelayanan hukum, pada 2024 tercatat 16 merek dari Jeneponto yang didaftarkan—terdiri atas 7 milik umum dan 9 dari pelaku UMKM. Sementara di 2025, terdapat 3 permohonan merek yang diajukan.
Sejak 2020, Jeneponto juga mencatat 80 pendaftaran Perseroan Perorangan.
“Perlu upaya lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi melalui kekayaan intelektual. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tapi juga melestarikan budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Andi.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama ini.
BacainD Juga:
Ia berharap sinergi dengan Kemenkumham dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jeneponto.
“Terima kasih atas kunjungan dan komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Turut hadir dalam penandatanganan ini jajaran pejabat dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Heny Widyawati dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot.
Dari pihak Pemda Jeneponto, hadir Wakil Bupati Muhammad Islam Iskandar dan pimpinan SKPD setempat. (Arto)
BacainD Juga:
