PADANG, BacainD.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah pada akhir November 2025 mencapai Rp 33,5 triliun.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, dari total tersebut, nilai kerusakan tercatat sebesar Rp15,63 triliun, sementara total kerugian mencapai Rp17,91 triliun.
“Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian Rp17,91 triliun,” ujar Mahyeldi di Kota Padang.
Ia menegaskan, besarnya angka tersebut mencerminkan beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penting bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, khususnya terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang.
Berdasarkan data pemerintah provinsi, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan total kerugian mencapai Rp14,16 triliun.
Mahyeldi menyebut, kerusakan infrastruktur memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat karena berkaitan langsung dengan akses dan layanan publik.
Selain infrastruktur, sektor permukiman juga mengalami kerusakan signifikan dengan nilai mencapai Rp1,45 triliun.
“Angka ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka,” kata mantan Wali Kota Padang itu.
Di sektor ekonomi, kerusakan tercatat sebesar Rp813 miliar dengan kerugian mencapai Rp1,46 triliun.
Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi serta mata pencaharian masyarakat.
Sementara di sektor sosial, nilai kerusakan tercatat Rp347 miliar dengan kerugian sebesar Rp255 miliar.
Dari total 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, Kabupaten Agam mencatat kerusakan dan kerugian terbesar dengan total mencapai Rp10,49 triliun.
Posisi berikutnya disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun dan Kota Padang Rp4,88 triliun.
Selain itu, kerusakan dan kerugian juga dialami sejumlah daerah lain, antara lain Kabupaten Solok sebesar Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
“Angka-angka ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor,” ujar Mahyeldi. (Er)






