BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI untuk membahas optimalisasi dana transfer daerah dan memperkuat sinergi kebijakan dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (26/03/2025) di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi tersebut, diterima langsung oleh Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, beserta jajaran pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Bekasi menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Ia mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Bekasi 2025 berjumlah Rp8,47 triliun, dengan Rp3,02 triliun di antaranya berasal dari dana transfer pusat dan Rp2,36 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dana ini akan difokuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat infrastruktur, serta mendanai program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas dr. Asep Surya Atmaja.

Pemkab Bekasi juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak.

Di tingkat desa, terdapat 84 desa mandiri, 34 desa berkembang, dan 61 desa maju.

Dana desa 2025 akan difokuskan pada program strategis seperti pembentukan Satgas Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA Desa), pengelolaan aset desa melalui aplikasi SIPADES, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penyediaan sarana berbasis kebutuhan desa melalui aplikasi SISKEUDES.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Arya Bima, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendalami implementasi dana transfer daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan pengawasan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dana transfer daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Arya Bima.

Turut hadir dalam pertemuan ini anggota tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta perangkat daerah terkait.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, Pemkab Bekasi dan Komisi II DPR RI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan dana transfer daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Alf)