BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
Penghargaan ini secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, kepada Sekretaris Daerah, Dedy Supriyadi, dalam Upacara Korpri yang digelar di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (17/03/2025).
Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 87,88 poin dalam penilaian ini, meningkat 4,66 poin dari tahun sebelumnya yang tercatat 83,22.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Dengan capaian ini, Bekasi berhasil masuk dalam kategori zona hijau, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelayanan publik.
BacainD Juga:
“Penghargaan ini adalah bukti bahwa kualitas pelayanan publik kita sudah berada di zona hijau. Namun, capaian ini harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Asep Surya Atmaja dalam amanatnya.
Asep juga mengingatkan bahwa meski Kabupaten Bekasi masih dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir, pelayanan publik harus tetap dijalankan dengan optimal.
“Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus berkoordinasi dan memberikan respons cepat kepada masyarakat terdampak, agar pelayanan publik tetap berjalan lancar dalam kondisi darurat ini,” tambahnya.
Penghargaan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
BacainD Juga:
Dengan prestasi ini, Pemkab Bekasi bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dengan berinovasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur juga akan menjadi prioritas guna memastikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.
Dalam kondisi darurat akibat bencana banjir, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam memberikan bantuan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. (Alf)
BacainD Juga:
