Bekasi, BacainD.com – Diskusi santai namun substantif Lurah Odie bahas Isuu Obat Keras, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan tokoh kontrol sosial Daeng dari Dewan Redaksi Media Bacaind.com dengan Lurah Rawalumbu, Odie, untuk membahas keharmonisan wilayah, transparansi administrasi, serta respons terhadap laporan peredaran obat keras golongan G.
Dalam perbincangan tersebut, kedua pihak menyoroti pentingnya sinergi antara perangkat wilayah dan masyarakat, mulai dari tingkat RT dan RW hingga kelurahan, guna menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Lurah Odie menyampaikan bahwa komunikasi terbuka dan kolaborasi lintas unsur menjadi kunci stabilitas sosial di wilayahnya.
Terkait laporan warga mengenai dugaan meningkatnya peredaran obat keras golongan G, Lurah Odie menyatakan pihak kelurahan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan unsur terkait.
“Kami akan komunikasikan dengan stakeholder seperti Linmas, Satpol PP, dan Bhabinkamtibmas. Informasi dari rekan media menjadi bagian kontrol sosial yang kami hargai dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri unsur kecamatan dan kelurahan, di antaranya Kasie Pemerintahan dan Kasie Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan, Jaya, serta Kasie Kesos Kelurahan, Nasodi.
Dalam kesempatan itu, Nasodi menekankan pentingnya pembaruan dan akurasi data warga untuk mendukung ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Ia mengimbau masyarakat aktif berkonsultasi ke kantor kelurahan terkait layanan administrasi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, pemanfaatan kanal informasi resmi dan media sosial kelurahan juga membantu warga memperoleh informasi layanan terbaru.
Menutup diskusi, Lurah Odie menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari media maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai fungsi kontrol sosial berperan penting dalam perbaikan teknis dan administrasi di wilayah.
Pertemuan tersebut mencerminkan upaya membangun komunikasi antara pemerintah wilayah dan unsur media dalam mendorong tata kelola lingkungan yang lebih transparan dan responsif. (Mr.D)






