Dikemukakan pula, kota dibangun sekadar memenuhi hasrat binal investor. Sehingga, komodifikasi setiap sudut ruang kota menciptakan fragmentasi dan segregasi, daerah kaya dan miskin.
Orientasi kota terfokus pada dimensi privat dari kemajuan material di bawah kendali corporate managemnt. Sehingga, jargon pembangunan kota, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan dilakukan di bawah hegemoni pasar dan sepenuhnya mempresentasikan imajinasi kelompok kaya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike secara terpisah mengatakan, dalam visi exclusive corporate city ini, kampung adalah noda untuk status global dan daya saing ekonomi kota.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Terlebih, permukiman liar sarat masalah tidak dapat dimungkiri. Terutama, persoalan agraria dan kawasan kumuh. Diperkirakan hanya kurang dari setengah bidang tanah di kawasan kumuh Jakarta yang memiliki sertifikat hak milik.
BacainD Juga:
“Sekitar sepuluh persen dari 2.722 RW di Jakarta berstatus sebagai RW kumuh,” papar Yuke.
Wakil rakyat yang membidngi pembangunan dan lingkungan hidup ini lebih lanjut mengemukakan, daerah komersial modern juga sarat pelanggaran aturan.
Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara misalnya. Seluas 3.182 hektare yang kini disesaki hunian mewah, apartemen, mal dan kawasan Sunter seluas 3.605 hektare yang kini menjadi hunian mewah dan pabrik otomotif.
Padahal kawasan-kawasan tersebut merupakan daerah resapan air pada RTRW 1985-2005. Begitu pula kawasan Pantai Kapuk, Jakarta Utara, seluas 2.053 hektare yang kini dipenuhi hunian mewah, lapangan golf dan mal, adalah daerah hutan lindung pada RTRW 1985- 2005.
BacainD Juga:
Berperan Signifikan
Kampung, selama ini berperan signifikan dalam ekosistem Jakarta. Kampung di Jakarta adalah saluran terpenting migrasi desa-kota yang murah, fleksibel, dan massal, sehingga berperan besar sebagai katub pengaman perekonomian yang efektif dari krisis.
