JAKARTA, BacainD.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita langsung proses. Tanah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan status hukumnya harus jelas,” ujar Nusron.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Ia menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tidak boleh berasal dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
BacainD Juga:
Nusron juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum atas status tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
“Jangan sampai tanah milik Kemensos, tapi bangunannya milik lembaga lain. Itu bisa menimbulkan konflik ke depannya,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan laporan perkembangan proyek Sekolah Rakyat, yang akan mencakup pembangunan 200 sekolah (SD, SMP, dan SMA) bagi masyarakat kurang mampu.
Ia mengungkapkan bahwa banyak lahan yang diusulkan belum bersertipikat, sehingga membutuhkan percepatan penanganan oleh ATR/BPN.
BacainD Juga:
“Pak Presiden menargetkan pembangunan dimulai Juli 2025, asalkan lahan clean and clear. Jadi kami berharap dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN,” kata Saifullah.
Program Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga prasejahtera dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekjen Suyus Windayana, Dirjen Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Staf Ahli Hukum Agraria Slameto Dwi Martono, dan Tenaga Ahli Komunikasi Publik Rahmat Sahid. (AZ)
BacainD Juga:
