JAKARTA, BacainD.com – Pengurus Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) menggelar pertemuan silaturahmi dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo, di Jakarta Selatan pada Jumat (20/11/2026) siang.
Diskusi hangat tersebut difokuskan pada berbagai isu krusial kebangsaan, mulai dari upaya pencegahan praktik rasuah, penguatan ketahanan nasional, hingga urgensi pembenahan moral serta adab para penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah.
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menyatakan bahwa organisasinya akan terus mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah yang objektif dalam melakukan fungsi kontrol sosial hingga ke level daerah.
“Kami siap memberikan apresiasi bagi pemimpin yang berprestasi, tetapi tidak akan ragu melayangkan kritik tajam apabila menemukan oknum pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, maupun nepotisme demi menjaga pemerintahan tetap berpihak pada publik,” ujar Habibie.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi atau yang akrab disapa Den Cupank, turut menyuarakan keresahannya terkait perilaku arogan oknum aparatur sipil negara (ASN). Ia menyoroti dugaan tindakan pengusiran dan pelecehan profesi terhadap jurnalis yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada awal Oktober lalu.
Menurut Den Cupank, insiden tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bertentangan dengan nilai dasar BerAKHLAK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kekuasaan yang melekat pada seorang pejabat seharusnya dibarengi dengan kesantunan dalam bersikap, bukan justru bersikap anti-kritik dan memusuhi pekerja media yang sedang menjalankan tugas pengawasan publik,” tegas Den Cupank.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo berjanji akan meneruskan laporan terkait kemerosotan etika birokrat ini kepada kementerian serta instansi terkait agar segera mendapat perhatian serius.
“Keluhan mengenai etika dan moralitas ASN ini pasti akan saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, serta pihak berwenang lainnya, meskipun kewenangan penjatuhan sanksi tetap berada di tangan kepala daerah dan BKPSDM setempat,” tutur pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Selain persoalan etika birokrasi, Bamsoet juga mengingatkan bahaya laten praktik kolusi yang kerap memanfaatkan celah hukum serta mendorong generasi muda agar lebih kreatif dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi di wilayah Jabodetabek.
Menutup pertemuan tersebut, Bamsoet berpesan agar jajaran Pemuda LIRA senantiasa menjaga marwah organisasi dan tidak menyalahgunakan posisi kelembagaan demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian agar tetap berpegang pada filosofi Jawa bahwa berjalan cepat itu diperbolehkan asalkan tidak mendahului, dan berjalan lambat pun tidak masalah selama tidak tertinggal dari perubahan,” pungkasnya. (Suryo ST)









