PASURUAN, BacainD.com – Kekayaan tradisi dari lereng Bromo, tepatnya di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, kini mendapatkan tempat istimewa di panggung Nasional. Udeng dan Kaweng Tengger secara resmi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) oleh Kementerian Kebudayaan RI.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangkaian Festival Takjil Ramadhan yang digelar di Kota Malang, Minggu (22/2/2026). Sertifikat tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa, sebagai representasi dari masyarakat Suku Tengger.
Bagi masyarakat Suku Tengger, kedua atribut ini bukan hanya pelengkap busana, melainkan identitas yang melekat erat. Udeng Tengger: Ikat kepala khas pria yang digunakan baik untuk ritual sakral maupun aktivitas harian dan Kaweng Tengger: Kain sarung yang dililitkan pada tubuh, dikenakan oleh pria maupun wanita sebagai simbol perlindungan diri.
Agus mengungkapkan, bahwa pengakuan ini adalah bentuk penghormatan terhadap filosofi mendalam yang terkandung di dalamnya, “Udeng dan Kaweng Tengger itu melekat pada kehidupan sehari-hari warga Tengger di Kecamatan Tosari,” ungkapnya.
BacainD Juga:
Beliau juga menekankan bahwa penggunaan sarung atau kaweng memiliki makna spiritual yang kuat bagi pemakainya.
“Dengan memakai sarung, sang pemakai sarung berarti telah membawa simbol agar perilakunya dan ucapannya bisa melewati jalur yang benar,” tambahnya.
Penetapan status WBTbI ini menjadi pelecut semangat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus menjaga eksistensi adat istiadat lokal di tengah arus modernisasi. Agus menyebut bahwa penghargaan ini dipersembahkan sepenuhnya untuk warga Tengger yang telah konsisten merawat tradisi leluhur.
“Pengakuan Udeng dan Kaweng Tengger sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pasuruan untuk terus memperkuat pelestarian budaya daerah,” ujarnya.
Menindaklanjuti pesan Gubernur Jawa Timur, untuk terus menggali potensi lokal, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan berencana memperkuat koordinasi dengan tokoh adat dan komunitas budaya guna menginventarisasi kekayaan budaya lainnya.
BacainD Juga:
“Pesan Ibu Gubernur jelas, daerah harus semakin giat menggali warisan budaya yang ada untuk diusulkan menjadi WBTbI. Ini penting sebagai bentuk perlindungan dan penguatan identitas budaya,” tuturnya.
Menutup pembicaraan agus menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendaftarkan potensi budaya lain di masa depan, “Kita akan segera mengusulkan apabila ada potensi budaya lain yang layak,” pungkasnya. (BM)
Wali Kota Pasuruan Dinilai Ingkar Janji, Kebijakan Pangkas Bonus Atlet Jadi Bukti Nyata Pengabaian Prestasi
Pasuruan, BacainD.com -Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang memangkas drastis bonus bagi para atlet peraih medali di PORPROV IX Jatim menuai kecaman keras. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata minimnya kepedulian pemerintah terhadap dedikasi putra-putri daerah yang telah berjuang mengharumkan nama kota di kancah provinsi.
BacainD Juga:
Krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah ini bermula ketika nilai apresiasi yang diberikan meleset jauh dari kesepakatan awal. Para pejuang olahraga ini merasa pengorbanan mereka selama bertahun-tahun hanya dibalas dengan anggaran yang sangat minim, sebuah kebijakan yang dinilai sangat mencederai semangat pembinaan atlet.
Meski berhasil menyumbangkan medali dalam jumlah signifikan, cabang olahraga seperti IBC MMA merasa hak-hak mereka diabaikan oleh pemangku kebijakan.
“Sebenarnya kami merasa sangat terpukul karena jumlahnya merosot dibanding gelaran sebelumnya, padahal persiapan yang kami lakukan memakan waktu lebih dari setahun,” ungkap Sekretaris IBC MMA Kota Pasuruan, Frenky Sutejo.
Kekecewaan serupa juga meletup dari cabang olahraga panahan. Pemerintah dinilai menutup mata terhadap tingginya biaya investasi alat dan tenaga yang dikeluarkan oleh para atlet secara mandiri.
BacainD Juga:
“Medali emas saat ini cuma dihargai Rp10 juta, angka itu setara dengan bonus perunggu pada tahun 2023, ini sungguh bentuk tidak adanya penghargaan bagi keringat atlet,” tutur pelatih panahan, Indah Yulianti.
Ancaman Eksodus Atlet Akibat Pengabaian Pemerintah
Selain masalah bonus, buruknya dukungan pemerintah juga terlihat dari banyaknya atlet potensial yang batal berangkat bertanding hanya karena alasan anggaran daerah yang tidak siap. Hal ini menjadi catatan hitam bagi kredibilitas pemerintah kota dalam mengelola potensi pemuda.
Dampak dari sikap acuh tak acuh pemerintah ini diperkirakan akan berujung pada hilangnya aset-aset berharga kota. Tanpa adanya jaminan kesejahteraan dan dukungan moral yang kuat, para atlet berprestasi diprediksi akan memilih hengkang ke daerah lain yang lebih menghargai profesi mereka.
“Sangat menyedihkan, atlet seolah tidak punya nilai di mata pemerintah, bukan tidak mungkin tahun depan mereka memilih pindah karena Pemkot tidak memberikan dukungan penuh,” tutup Indah dengan penuh sesal. (BM)
BacainD Juga:
