BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menaruh perhatian besar pada Kecamatan Muaragembong pada 2026.
Buktinya, anggaran sekitar Rp60 miliar digelontorkan khusus untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir utara tersebut terbesar dibandingkan kecamatan lain tahun ini.
Alokasi jumbo ini menjadi sinyal kuat bahwa Muaragembong kini masuk dalam radar utama pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, menyebut dana tersebut akan difokuskan pada sejumlah proyek strategis, mulai dari perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan, hingga penguatan infrastruktur pendukung lainnya.
BacainD Juga:
“Untuk tahun 2026, Muaragembong mendapat alokasi terbanyak, sekitar Rp60 miliar,” kata Dwy, Rabu (11/2/2026).
Selama bertahun-tahun, Muaragembong dikenal sebagai wilayah dengan persoalan infrastruktur yang kompleks.
Berada di pesisir utara, sejumlah desanya berbatasan langsung dengan laut.
Banjir rob kerap merusak jalan, jembatan penghubung terbatas, dan akses layanan publik belum merata.
BacainD Juga:
Keluhan soal kondisi ini hampir selalu mengemuka dalam setiap forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dwy menegaskan, suntikan anggaran besar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat ketertinggalan wilayah utara yang selama ini kalah berkembang dibandingkan kawasan selatan.
“Kita ingin Muaragembong bisa sejajar dengan kecamatan lain,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
BacainD Juga:
Akses jalan yang lebih baik, konektivitas antardesa, hingga kelancaran distribusi hasil perikanan dan pertanian diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
Namun, Dwy juga mengakui keterbatasan anggaran daerah. Ia menilai percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Kalau hanya berpangku pada APBD tentu tidak cukup,” katanya, seraya mendorong keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lain melalui skema kolaborasi.
Seruan itu mencerminkan tantangan klasik Kabupaten Bekasi. Di satu sisi, wilayah selatan tumbuh pesat sebagai pusat industri.
BacainD Juga:
Di sisi lain, kawasan pesisir masih membutuhkan sentuhan pembangunan dasar.
Camat Muaragembong, Sukarmawan, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai peningkatan anggaran sebagai langkah nyata menuju pemerataan pembangunan.
“Ini bentuk pembangunan yang berkeadilan, agar manfaatnya dirasakan masyarakat di utara maupun selatan,” ujarnya.
Meski demikian, bagi warga Muaragembong, angka Rp60 miliar bukanlah segalanya. Yang paling dinanti adalah realisasi di lapangan.
BacainD Juga:
Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak sekadar selesai di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Tahun 2026 pun menjadi momentum penting bagi wilayah pesisir ini.
Apakah anggaran terbesar sepanjang sejarah Muaragembong mampu menghadirkan perubahan nyata, atau justru kembali habis dalam proyek yang tak berkelanjutan, akan terjawab melalui konsistensi pelaksanaan dan pengawasan sepanjang tahun berjalan.
BacainD Juga:
