BEKASI, BacainD.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar Dialog Publik dan Diskusi Media bertema “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat” pada Kamis (9/10/2025) di Aula PWI Bekasi Raya.
Namun, forum tersebut berlangsung tanpa kehadiran langsung Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, yang sebelumnya dijadwalkan menjadi narasumber utama.
Menurut panitia, Wali Kota mendadak berhalangan hadir karena mendapat panggilan dari Gubernur Jawa Barat yang tidak dapat diwakilkan. Sebagai pengganti, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., hadir mewakili Wali Kota.
Selain itu, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Saut Hutajulu, turut hadir mewakili Sekda Drs. Junaedi.
BacainD Juga:
Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya regulasi serta pengawasan terpadu dalam pengelolaan CSR di tingkat daerah agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyayangkan ketidakhadiran langsung Wali Kota dalam forum tersebut. Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait isu strategis pengelolaan CSR yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami memahami adanya agenda Gubernur, namun secara etika komunikasi publik, seharusnya Wali Kota dapat meluangkan waktu, minimal menyapa peserta atau menyampaikan pandangan secara daring. Publik menunggu penjelasan dari pemimpin daerah, bukan sekadar perwakilan birokrat,” ujar Ade, Jumat (10/9/2025).
Ia menegaskan bahwa forum yang diinisiasi PWI bukan ruang kritik, melainkan wadah dialog konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
BacainD Juga:
“Ini soal kepercayaan publik terhadap tata kelola CSR. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci. Wali Kota seharusnya melihat forum ini sebagai momentum membangun komitmen bersama,” tambahnya.
Sebagai organisasi profesi wartawan, PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga independensi, fungsi kontrol sosial, serta mendorong terciptanya ruang dialog publik yang sehat. PWI juga akan menyusun catatan resmi dan rekomendasi kebijakan hasil dialog publik untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.
“Kami akan terus mendorong agar mekanisme pelaporan dan pemanfaatan dana CSR dapat diakses publik. Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal integritas pemerintahan,” tegas Ade Muksin.
Dialog publik tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar dana CSR benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan sosial di Kota Bekasi.
BacainD Juga:
PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya menjaga ruang komunikasi publik yang terbuka, kritis, dan konstruktif demi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.
(Bung Suryo)
