JAKARTA, BacainD.com – Menyoroti tentang maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai salah satu yang menjadi penyebabnya adalah berkaitan dengan mekanisme rekrutmen kepala daerah yang selama ini diterapkan.
Menurut Tito, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat masih menyisakan persoalan yang bersifat sistematis.
Mekanisme tersebut, kata dia, belum sepenuhnya mampu menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas.
“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, tapi ada juga yang justru terkena OTT,” ujar Tito usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
BacainD Juga:
Meski demikian, Tito tidak menampik bahwa pilkada langsung juga memiliki sisi positif.
Namun, di sisi lain, tingginya biaya politik dinilai menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan yang terpilih.
Ia menegaskan, mahalnya ongkos politik tidak selalu berbanding lurus dengan integritas kepala daerah.
Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai persoalan, mulai dari aspek kesejahteraan, moral, hingga integritas pejabat daerah.
BacainD Juga:
Terkait kasus terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam perkara dugaan pemerasan terhadap pejabat, Tito menilai hal tersebut bukan sekadar kasus individual.
Ia melihat adanya pola yang berulang dalam waktu relatif singkat.
“Ada problem mendasar. Salah satunya mungkin terkait mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan, karena semuanya merupakan hasil dari pemilihan langsung,” kata Tito. (Ths)
BacainD Juga:
