JAKARTA, BacainD.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa.
Proyek ini bertujuan untuk mengatasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir yang mengancam Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, pada Rabu (19/03/2025).
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody menjelaskan bahwa sejak 2016, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk melakukan kajian tentang pembangunan tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik, dengan panjang proyeksi mencapai 946 km.
BacainD Juga:
“Kami telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta sepanjang 12,66 km. Kemudian, pada 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan panjang mencapai 33,54 km,” kata Menteri Dody.
Pembangunan Tahap B, yang meliputi tanggul laut sepanjang 21 km, kini sedang dalam tahap kajian, termasuk pembiayaan dan studi kelayakan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa desain tanggul laut ini akan merujuk pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B yang disiapkan Kementerian PU pada 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.
Selain itu, proyek ini juga mencakup pembangunan tanggul laut di wilayah Jawa Tengah yang terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
BacainD Juga:
Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan bahwa proyek tanggul laut ini merupakan bagian dari konsep pengendalian banjir yang terintegrasi.
Hal ini termasuk penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur, serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Penyediaan air bersih yang terintegrasi dengan pengendalian banjir akan membantu masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada air tanah, yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah dan kerentanannya terhadap banjir,” tambah Menteri Dody.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dalam penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir.
BacainD Juga:
Menko AHY menyatakan bahwa penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.
“Penanggulangan banjir harus terintegrasi, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam mendiskusikan desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik untuk merealisasikan proyek ini,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut ini adalah langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks.
“Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu. Sinergi antar-pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan wilayah pesisir yang lebih aman dan berkelanjutan,” tambahnya.
BacainD Juga:
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi Kementerian PU, antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia, serta Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Arie Setiadi Moerwanto. (AZ)
