JAKARTA, BacainD.com – Gelombang kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengancam kredibilitas program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Forum BUMDes Indonesia (FBI) menilai, kejadian tersebut dapat merusak tujuan mulia program yang dirancang, untuk mengentaskan malnutrisi dan stunting di Indonesia.
Sekretaris Jenderal FBI, Christian Kent, menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus keracunan yang mencoreng program MBG. Ia mendesak evaluasi menyeluruh, untuk menyelamatkan program yang bertujuan mewujudkan generasi unggul Indonesia.
“Saya secara pribadi dan lembaga FBI sangat prihatin terhadap kasus ini. Menurut saya, ini menjadi PR kita bersama, terlepas ada dugaan rekayasa atau bukan, sebaiknya semua pihak lakukan evaluasi agar program unggulan Pak Prabowo bisa berjalan sesuai harapan,” kata Kent di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
BacainD Juga:
Merespons krisis kepercayaan ini, FBI mengusulkan pembentukan Satuan Pengawas Pangan Desa (SPPD) sebagai unit khusus pengawasan di tingkat desa. Langkah ini menjadi bagian dari empat solusi komprehensif yang ditawarkan organisasi tersebut.
Kent menegaskan, program MBG tidak boleh dipandang sebagai pemberian makan gratis semata, melainkan investasi kecerdasan jangka panjang bangsa. Untuk itu, diperlukan revolusi standar keamanan pangan dalam implementasinya.
“Dapur MBG harus menjadi dapur masa depan, yang dikelola dengan standar keamanan pangan, tenaga terlatih, serta sistem pengawasan modern agar setiap porsi yang sampai ke tangan rakyat benar-benar sehat, aman, dan bergizi,” tuturnya.
Selain SPPD, FBI mengusulkan standardisasi nasional dapur MBG berbasis SOP dan sertifikasi. Solusi ketiga meliputi pelatihan komprehensif tenaga masak, penyelia halal, dan quality control di seluruh desa. Keempat, penerapan teknologi monitoring berbasis digital dan Internet of Things (IoT) untuk transparansi kualitas.
BacainD Juga:
“Kemudian perlunya pelatihan tenaga masak, penyelia halal dan quality control di desa-desa. Dan terakhir penerapan teknologi monitoring berbasis digital dan IoT untuk memastikan transparansi kualitas dan akuntabilitas,” tambah Kent.
FBI juga mengusulkan transformasi peran BUMDes sebagai mitra strategis pemerintah dalam program MBG. Kent menilai, hal ini dapat mengoptimalkan program tidak hanya untuk peningkatan SDM, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Kami berharap agar pemerintah memperkuat BUMDes untuk menjadi tim kerja, pengawas dan supplier utama serta melibatkan seluruh petani dan peternak di tingkat desa dengan sinergi penggunaan Dana Desa 20 persen untuk ketahanan pangan,” terangnya.
Kent memperingatkan dampak jangka panjang kasus keracunan terhadap kepercayaan publik. Ia khawatir, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada program yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia.
BacainD Juga:
“Jangan sampai kejadian keracunan ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada program mulia Pak Presiden. Justru dari sinilah kita jadikan momentum untuk memperbaiki, memperkuat, dan membuktikan bahwa MBG benar-benar hadir demi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Organisasi tersebut ini mengajak kolaborasi masif seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, universitas, dunia usaha, hingga masyarakat umum diminta bersinergi mendukung penguatan sistem MBG.
“Jika kita serius, maka dalam waktu dekat rakyat Indonesia akan merasakan bahwa MBG bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan bangsa untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan,” pungkasnya.
BacainD Juga:
