Pasuruan, BacainD.com – Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo (Mas Adi) menyerahkan secara simbolis, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jalan Kebonjaya, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, ini menjadi awal dari target perbaikan 300 rumah pada tahun 2025.
Mas Adi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa bantuan ini tidak hanya sekadar membangun, melainkan menghadirkan rumah yang sehat dan layak bagi warga.
“Alhamdulillah hari ini Bu Sumarni, Bu Sulami, Pak Jaelani, dan Pak Baktiar Ali menerima bantuan, Alhamdulillah hari ini pemerintah hadir dengan tentu tidak bisa membuat rumah yang bagus tetapi membuat rumah yang layak yang sehat, sanitasinya terutama jambannya,” kata Mas Adi.
Mas Adi menjelaskan bahwa, total ada 704 rumah tidak layak huni di empat kecamatan di Kota Pasuruan. Perbaikan 300 rumah ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Ke depannya, ia berencana menggandeng pihak lain untuk menuntaskan sisa perbaikan.
BacainD Juga:
“Kalau di tahun 2026 bisa kita penuhi mungkin selain dari APBD tentu kita akan beriktiar dari program pusat baik itu kementerian ataupun juga bersinergi dengan para stakeholder lainnya baik itu perbankan, baznas dan sebagainya,” jelasnya.
Bantuan yang diberikan ini, menyasar warga yang datanya masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional, dan memiliki sertifikat hak milik. Untuk warga yang tidak memiliki sertifikat, Pemkot akan berupaya menjangkau mereka melalui kolaborasi.
“Kita berupaya menggandeng beberapa organisasi masyarakat termasuk dari baznas ada lazismu dan sebagainya dengan program kolaborasi untuk bisa menjangkau semuanya,” tambahnya.
Sebagai bagian dari rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-80, program ini menunjukkan komitmen pemerintah. Mas Adi berharap para lurah di setiap kelurahan dapat mendata secara akurat rumah yang belum terperbaiki.
BacainD Juga:
“Saya minta lurah mendata kalau tahun ini dan tahun depan belum tercover, kita ada datanya sehingga kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kita beriktiar dengan kementerian sosial,” pungkasnya. (BM)
