SURABAYA, BacainD.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mendesak pemerintah segera menyederhanakan birokrasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, khususnya di wilayah pesisir.
“Saya minta semua birokrasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dipangkas. Mereka jangan sampai dipersulit,” tegasnya Khusnul dikutip, Selasa (17/6/2025).
Khusnul mengungkapkan, keluhan nelayan mengenai kesulitan memperoleh solar subsidi semakin marak, terutama dari daerah-daerah pesisir di Jawa Timur.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Ia menilai prosedur pengajuan BBM subsidi saat ini terlalu rumit, terutama bagi nelayan dengan kapal berkapasitas 12 Gross Ton (GT).
BacainD Juga:
“Di lapangan, mereka menghadapi proses birokrasi yang terlalu berbelit. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan mempermudah proses ini,” ujarnya.
Selain itu, Khusnul juga menyoroti larangan penggunaan jeriken untuk membeli solar subsidi, yang dinilai memperparah kesulitan nelayan dalam memperoleh bahan bakar.
Padahal, metode tersebut sebelumnya diperbolehkan.
“Saya minta kebijakan ini ditinjau ulang atau bahkan dihapus. Nelayan sangat bergantung pada BBM subsidi agar tetap bisa melaut dan menghidupi keluarganya,” kata legislator asal Lumajang tersebut.
BacainD Juga:
Ia juga mengkritik pemberlakuan surat rekomendasi dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) yang disyaratkan dalam pembelian solar subsidi.
Surat itu dilengkapi barcode dan kuota bulanan sesuai kapasitas mesin kapal, namun sering kali menimbulkan kendala teknis di lapangan.
“Banyak nelayan mengeluhkan barcode dalam surat rekomendasi yang sudah kadaluwarsa sebelum kuota solar habis. Masa berlakunya hanya tiga bulan,” ungkapnya.
Khusnul berharap pemerintah segera memperbaiki regulasi terkait agar nelayan tidak terus terbebani oleh prosedur administratif yang justru menghambat mata pencaharian mereka. (Frm)
BacainD Juga:
