SRAGEN, BacainD.comBupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk tetap memprioritaskan pelayanan publik, meskipun menghadapi pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat sebesar 24 persen.

Hal itu disampaikan Sigit saat menjadi pembina apel di Kompleks Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen, Senin (6/10/2025).

Dalam amanatnya, Bupati Sigit menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan dana transfer berlaku secara nasional dan berdampak pada seluruh daerah, termasuk Sragen.

Namun, ia optimistis pemerintah daerah mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan tetap melanjutkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Kalau kita totalkan dalam angka absolut, pengurangannya sekitar Rp278 miliar. Dari rencana APBD 2026 sebesar Rp2,4 triliun, sudah dapat dipastikan akan berkurang akibat pemotongan ini,” jelasnya.

Menurut Sigit, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas layanan kepada masyarakat. Karena itu, strategi pengelolaan keuangan yang cermat sangat dibutuhkan agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Pengurangan ini tentu saja tidak mudah bagi kita. Namun, harus disiasati dengan baik agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti struktur anggaran Kabupaten Sragen yang sebagian besar terserap untuk operasional pemerintahan.

Ia menegaskan, efisiensi akan difokuskan pada sektor birokrasi, bukan pada belanja modal yang berorientasi pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Postur anggaran kita ibarat kapal besar yang hanya mengangkut sedikit barang. Maka, efisiensi di bagian operasional menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berupaya melakukan penyesuaian anggaran secara mandiri menghadapi tahun anggaran 2026.

Ia juga menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sragen untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran kegiatan.

“Kalau biasanya rapatnya banyak, kita kurangi. Perjalanan dinas yang berlebihan kita batasi. Kegiatan yang bisa dilakukan bersama, kita integrasikan. Semua ini agar pemerintahan lebih efektif demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Sragen,” terang Sigit. (Yr)

Ikuti Channel WhatsApp Bacaind
Bagikan: