PADANG, BacainD.com — Kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN baru yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, disambut antusias oleh berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat, Verry Mulyadi, yang menilai pendirian perusahaan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.
Keoptimisan tersebut kata Verry bukan tanpa alasan, apabila PT Agrinas Palma Nusantara menjalankan konsep yang benar dalam pengelolaannya, maka tujuan mulia Presiden Prabowo mendirikan perusahaan tersebut pasti bakal tercapai.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Menurut Verry, keberadaan PT Agrinas sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan sumber daya alam sebagai pilar pembangunan berkeadilan.
BacainD Juga:
Ia berharap perusahaan ini bisa merealisasikan program kemitraan plasma minimal 20 persen untuk masyarakat, serta mendorong adanya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pemerintah daerah.
“Seperti harapan kita bagaimana perusahaan ini nantinya bakal mengeluarkan plasma untuk masyarakat minimal 20 persen. Selain itu harapan kita juga berdampak kepada Pemerintah Provinsi, bisa saja mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) atau pembagian pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit seperti yang diusulkan Provinsi Riau,” papar Verry kepada media di Padang, Senin (14/4/2025).
Verry juga bakal mengusulkan bahwa dana PT Agrinas Palma Nusantara di daerah, juga dikelola oleh perbankan daerah, seperti di Sumbar ada Bank Nagari. Tujuannya agar multiplier effect dana sawit tersebut juga dirasakan oleh Bank Nagari untuk masyarakat.
“Sehingga masyarakat maupun pemerintah daerah merasakan dampak positif dari hadirnya PT Agrinas ini,” ujarnya.
BacainD Juga:
Verry, yang juga Anggota DPRD Sumbar dari Partai Gerindra, menyoroti kondisi yang selama ini terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, di mana masyarakat dan pemerintah daerah nyaris tak menikmati keuntungan signifikan.
Tidak hanya itu, perusahaan swasta yang nakal ini juga kerap mengambil tanah ulayat masyarakat untuk memperluas lahan perkebunan mereka dengan cara-cara yang licik, menggunakan kekerasan dan premanisme.
Verry mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri dari TNI, Kejaksaan Agung, dan Polri.
Satgas tersebut, menurutnya, telah berhasil menertibkan ribuan hektare lahan sawit ilegal di Sumatera Barat yang kini dikembalikan sebagai aset negara.
BacainD Juga:
Hingga saat ini, Satgas PKH sudah menertibkan lahan sawit ilegal di tiga daerah penghasil sawit di Nagari Tuah Sakato.
Dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat menyita lahan PT Primatama Muliajaya 330 hektar, Kabupaten Agam menyita lahan PT AMP Plantation sebesar 1622 hektar, dan Kabupaten Pesisir Selatan menyita lahan sebesar 1200 hektar dikelola PT SJAL dan 3000 hektar dikelola PT Incasi Raya dengan total kurang lebih 5000 hektar lebih.
“Kejadian ini pun sudah puluhan tahun terjadi, sehingga mereka mengambil keuntangan dengan sangat besar. Bayangkan saja jika 1 hektar mereka mendapat keuntungan Rp 4 juta saja perbulan dari 5000 hektar lahan, sebesar kurang lebih Rp 200 miliar sebulan loh. Itupun tidak ada didapat oleh masyarakat,” pungkasnya. (Mr.D)
BacainD Juga:
