JAKARTA, BacainD.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80.000 unit koperasi desa sebagai upaya memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.
“Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan kerja sama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga peran pembinaan dari bupati dan wali kota menjadi sangat krusial,” kata Tito dalam acara Kick-off dan Sosialisasi Inpres tersebut, yang digelar secara virtual dari Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
Tito menekankan, kepala daerah memiliki kewenangan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Belanja Tidak Terduga (BTT).
BacainD Juga:
“Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum agar kepala daerah tidak ragu menggunakan BTT dalam mendukung pembentukan koperasi ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyampaikan bahwa setiap koperasi desa membutuhkan pendanaan antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN dan APBD.
Zulkifli meminta para kepala desa segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat proses pendirian koperasi.
“Presiden Prabowo ingin desa berkembang, petani makmur, nelayan sejahtera, dan rantai pasok diperpendek. Koperasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi tersebut,” tegasnya.
BacainD Juga:
Kick-off program ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Kegiatan juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa dari seluruh Indonesia. (AZ)
