JAKARTA, BacainD.com – Untuk memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta (9/5/2025).
Kegiatan ini menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor baik dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga masyarakat, guna membahas strategi penguatan keamanan digital Indonesia. FGD ini juga diwarnai dengan berbagai pandangan dari tokoh nasional di bidang siber.
Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, membuka acara dengan paparan soal digitalisasi pengadaan barang/jasa di pemerintah.
Ia menyebut digitalisasi sebagai fondasi penting dalam transformasi pengadaan nasional selama tiga tahun terakhir.
BacainD Juga:
“Trend positif dalam sistem pengadaan menjadi bukti bahwa integrasi digital memberikan percepatan dan transparansi. Untuk itu, keamanan sistem menjadi syarat mutlak,” ujar Hendrar.
Ia juga menyinggung peluncuran Katalog Elektronik versi 6 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, turut menyampaikan urgensi keamanan digital.
Ia mengungkapkan bahwa dari 276 juta penduduk Indonesia, 185 juta sudah terhubung ke internet, menjadikan ruang digital sebagai pasar ekonomi sekaligus ruang rawan kejahatan siber.
BacainD Juga:
“Selama 2020–2025, BSSN mencatat lebih dari 4 miliar anomali trafik. Bahkan, studi menunjukkan jumlahnya bisa mencapai 25 miliar. Ini bukti bahwa infrastruktur informasi vital sangat rentan,” katanya.
Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi semesta dalam menjaga ketahanan siber, termasuk peran akademisi, swasta, hingga komunitas.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula perpanjangan Nota Kesepahaman antara BSSN dan LKPP terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik dalam pengadaan barang/jasa.
Diskusi dipandu oleh Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso (Hoky), dengan narasumber dari BSSN dan KOMDIGI.
BacainD Juga:
Dalam diskusi tersebut, mengulas regulasi, pengawasan ruang digital, serta teknologi terbaru untuk perlindungan data negara.
Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber BSSN, Nunil Pantjawati, menyoroti urgensi pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Sementara itu, lebih dari 100 peserta lintas sektor ikut serta dalam forum ini. Mereka berasal dari kementerian/lembaga, sektor industri teknologi, hingga tokoh nasional di bidang digital.
Sesi FGD juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain Penguatan kebijakan keamanan siber oleh BSSN, Kolaborasi sektor publik dan swasta, Peningkatan literasi digital masyarakat, Dukungan terhadap produk lokal dalam rantai pasok digital, Serta percepatan pengesahan RUU KKS.
BacainD Juga:
Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, menghadirkan solusi teknologi dari PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah.
Para perusahaan menyoroti pentingnya teknologi lokal, perlindungan data, dan partisipasi aktif sektor swasta dalam menjaga ekosistem digital nasional.
Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang, menutup diskusi dengan penegasan bahwa penguatan keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Kolaborasi lintas sektor harus terus dibangun agar sistem pengadaan digital Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing global,” tegasnya. (AZ)
BacainD Juga:
