BEKASI, BacainD.com – Warga Kampung 200 RT 03 RW 03, Kota Bekasi, menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan area parkir di depan Rumah Sakit (RS) Hermina dipertimbangkan secara matang. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi yang berlangsung tertib pada Senin (5/1/2026).
Warga menilai keberadaan PKL dan aktivitas parkir di kawasan tersebut selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat sekitar. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan penertiban secara sepihak tanpa menyiapkan solusi yang berkeadilan.
“PKL dan parkiran ini sebagian besar merupakan sumber penghasilan kami. Kami berharap ada kebijakan yang tidak mematikan mata pencaharian warga,” ujar salah satu perwakilan warga dalam aksi tersebut.
Warga juga menyatakan tidak menolak penataan, selama dilakukan secara manusiawi dan disertai alternatif yang jelas, seperti penyediaan lokasi usaha pengganti atau skema penataan yang memungkinkan warga tetap bertahan secara ekonomi. Mereka meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah, pihak rumah sakit, dan warga terdampak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Soenaryo, yang hadir di lokasi, menjelaskan bahwa penertiban parkir dilakukan demi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
“Penertiban parkir di sepanjang Jalan Raya Kemakmuran dilakukan karena masih banyak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, baik di bahu jalan maupun di badan jalan. Ini tentu membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Soenaryo.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata represif. Dinas Perhubungan, kata dia, akan mengedepankan langkah persuasif serta membuka ruang dialog dengan semua pihak terkait.
“Kami akan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat maupun kepada pihak RS Hermina, karena pada prinsipnya di dalam area rumah sakit masih tersedia lahan parkir. Nantinya warga dan pihak RS Hermina akan kami mediasi untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Soenaryo menambahkan, pemerintah akan menampung tuntutan warga dan membahasnya bersama pihak rumah sakit melalui forum mediasi.
“Kita akan lihat tuntutan warga seperti apa, kemudian duduk bersama dengan pihak RS Hermina untuk mencari jalan keluar. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, parkir liar tetap harus ditertibkan, namun penyelesaiannya akan kami upayakan melalui mediasi,” pungkasnya.(Nikko)






