BEKASI, BacainD.com – Sorotan publik kembali tertuju pada besarnya tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Mahamuda Bekasi menilai para wakil rakyat lebih sibuk menikmati fasilitas mewah daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 127 Tahun 2020 hingga Perbup Nomor 11 Tahun 2024, tunjangan rumah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi mencapai Rp41,7 juta, Wakil Ketua Rp40,2 juta, dan anggota DPRD Rp36,1 juta per bulan.
Selain itu, masih ada tunjangan transportasi sebesar Rp21,2 juta untuk Ketua DPRD serta Rp17,3 juta untuk Wakil Ketua dan anggota.
Total anggaran dari dua pos tunjangan tersebut menelan biaya sekitar Rp2,69 miliar per bulan atau Rp32,3 miliar per tahun dari APBD.
BacainD Juga:
Jaelani Nurseha, mantan Ketua BEM Teknik Universitas Pelita Bangsa sekaligus aktivis Mahamuda Bekasi, menyebut kebijakan ini sebagai ironi besar.
Menurutnya, DPRD menggunakan regulasi untuk melegitimasi kenaikan tunjangan yang justru membebani keuangan daerah.
“Di Kabupaten Bekasi masih banyak desa dengan jalan rusak, sekolah ambruk, dan layanan kesehatan terbatas. Namun, wakil rakyat justru sibuk menikmati tunjangan miliaran rupiah,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).
Jaelani menegaskan, hampir setiap dua tahun sekali terbit perbup atau perwal yang tidak berpihak kepada rakyat, melainkan hanya menambah kenyamanan DPRD.
BacainD Juga:
“Ini pembajakan APBD secara sistematis,” katanya.
Mahamuda Bekasi menilai, dengan dana sebesar itu pemerintah seharusnya bisa membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, atau memperlebar jalan desa.
“Rp40 juta per bulan setara biaya rehabilitasi tiga ruang kelas. Kalau dikalikan 50 anggota DPRD, bisa membangun sekolah baru setiap tahun,” imbuh Jaelani.
Selain tunjangan, Mahamuda juga menyoroti praktik perjalanan dinas DPRD.
BacainD Juga:
Mereka menuding banyak agenda kunjungan luar daerah hanya sebatas wisata politik tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Atas kondisi ini, Mahamuda Bekasi mengultimatum DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan rasionalisasi tunjangan.
Jika tuntutan tersebut diabaikan, mereka mengancam akan menggerakkan gelombang aksi rakyat turun ke jalan. (Frm)
BacainD Juga:
