BEKASI, BacainD.com — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., bersama Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, S.H., melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, S.Pd., M.M., di ruang kerja Ketua DPRD, Jumat (24/10/2025).
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh gagasan. Ketiganya membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengawasan publik, pemberantasan korupsi, hingga peran media dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang bersih dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanudin Abdullah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah harus berjalan seiring dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita—delapan cita-cita besar pemerintahan yang salah satunya menekankan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
BacainD Juga:
“Kami di LAKI mendukung penuh arah kebijakan Presiden Prabowo melalui Asta Cita, khususnya poin yang menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama di tingkat daerah,” ujar Burhanudin.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, menyambut baik kolaborasi lintas sektor antara legislatif, pers, dan organisasi masyarakat. Ia menilai sinergi tersebut sangat penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kita perlu mencari cara agar Kota Bekasi lebih maju dan berkembang, baik dari sisi pelayanan publik, transparansi, maupun inovasi kebijakan. Kami terbuka terhadap ide dan masukan dari media serta masyarakat sipil,” tutur Sardi.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bekasi akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi publik dengan melibatkan peran aktif pers dan organisasi masyarakat dalam mendorong efektivitas pembangunan daerah.
BacainD Juga:
Sementara itu, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi strategis pers dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berbasis keterbukaan informasi.
“Jangan abaikan fungsi pers dalam proses pembangunan daerah. Pers bukan hanya penyampai berita, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas,” tegas Ade.
Menurutnya, kerja sama antara lembaga publik, organisasi wartawan, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki program sinergitas antara DPRD Kota Bekasi, PWI Bekasi Raya, dan LAKI. Program ini akan difokuskan pada pendidikan politik warga, advokasi hukum publik, serta kampanye antikorupsi di tingkat lokal.
BacainD Juga:
Ketiganya sepakat bahwa transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun Kota Bekasi yang maju, bermartabat, dan berintegritas.
(Ben)
