
BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (22/07/2025), di Ruang Rapat KH. Raden Ma’mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi.
Agenda ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan melalui skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Kegiatan ini dihadiri jajaran KPK RI, termasuk Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satgas Korsup Wilayah II Arief Nurcahyo, serta para analis dan penyidik KPK.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyambut baik kehadiran KPK sebagai mitra strategis dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani.
โIni bukan sekadar rapat, tapi momentum memperkuat integritas birokrasi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,โ tegas Ade.
Ia menyebut ada empat area prioritas dalam pembenahan sistem antara lain, Perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025โ2026, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan perizinan dan Optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi
Dengan jumlah penduduk 3,2 juta jiwa dan proyeksi anggaran pembangunan mencapai Rp8 triliun, Pemkab Bekasi menilai pengawasan yang kuat dan sistem yang terbuka sangat diperlukan.
โKami siap menerima arahan dan memperbaiki sistem agar berjalan sesuai prinsip good governance,โ imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar Ujang Purnama menegaskan kehadiran KPK bukan sekadar pengawasan, melainkan penguatan kolaboratif.
โPemerintah daerah bukan objek, melainkan subjek perbaikan tata kelola. KPK hadir untuk mendorong sistem yang transparan dan berintegritas,โ ujarnya.
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, dari pimpinan daerah hingga level pelayanan publik.
Komitmen kolektif di semua lini pemerintahan menjadi kunci sukses pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
โJangan berhenti di forum ini. Harapan kami, ada aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat,โ pungkasnya. (Ths)