BEKASI, BacainD.com – Target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 harus berakhir dengan catatan kurang menggembirakan.
Hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025, realisasi PAD belum mampu menembus angka yang ditetapkan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI, dari target lebih dari Rp4,1 triliun, PAD Kabupaten Bekasi hanya terealisasi sekitar Rp3,64 triliun atau setara 87,43 persen. Angka ini menjadi sorotan serius bagi jajaran pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai capaian tersebut sebagai alarm peringatan yang tidak boleh diabaikan.
Ia menegaskan, kegagalan memenuhi target PAD bukan semata persoalan angka, melainkan cerminan lemahnya strategi penggalian potensi pendapatan daerah, khususnya di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama dan mengandalkan sumber pajak yang itu-itu saja,” ujar Ade Sukron, belum lama ini.
Politisi Partai Golkar tersebut menyoroti minimnya upaya ekstensifikasi pajak yang dilakukan selama ini.
Padahal, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan terbesar di Indonesia, dengan potensi penerimaan daerah yang seharusnya bisa digali lebih maksimal.
Menurut Ade, ketergantungan pada sektor pajak eksisting berisiko membuat pendapatan daerah stagnan.
Ia mendorong Bapenda untuk lebih berani menghadirkan inovasi dan terobosan, mulai dari pemutakhiran data wajib pajak hingga perluasan objek pajak baru yang selama ini belum tersentuh.
“Perlu inovasi nyata. Jangan hanya menunggu pemasukan dari sektor yang sudah ada. Dengan teknologi saat ini, pendataan wajib pajak seharusnya bisa lebih transparan dan akurat,” tegasnya.
Lebih jauh, Ade juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menutup celah kebocoran PAD sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah.
Dengan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bekasi, Ade berharap ke depan pemerintah daerah mampu menjawab tantangan tersebut melalui langkah-langkah konkret, agar target PAD tidak kembali meleset di tahun-tahun mendatang. (Frm)






